SM/Asef F Amani - Headshoot : Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono

MAGELANG, SM Network – Setelah ditunggu akhirnya Peraturan Walikota (Perwal) No 30 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi masyarakat Kota Magelang telah diundangkan. Dengan Perwal ini, Pemkot Magelang bakal mulai menerapkan sanksi berjenjang bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan, sanksi tidak hanya bagi perorangan tapi juga mengarah kepada instansi, perusahaan swasta, tempat hiburan, fasilitas publik, dan sebagainya. Hal ini sudah tersemat di dalam Perwal itu, selain juga memuat sejumlah aturan dan larangan.

“Perwal ini dibuat untuk memberikan perlindungan, pencegahan Covid-19 di masyarakat sekaligus payung hukum penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kota Magelang,” ujarnya, Kamis (27/8).

Dia menjelaskan, sebelum menerapkan sanksi-sanksi, pemerintah bersama TNI/Polri akan terlebih dahulu menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan di aula Adipura Kencana dengan dihadiri sejumlah jajaran di Pemkot Magelang.

Dia menyebutkan, hampir semua aspek turut diatur dalam Perwal tersebut. Dari mulai pendidikan, pembukaan mall, tempat hiburan, hingga hajatan pribadi yang wajib menyertakan izin Wali Kota Magelang.

“Sanksi yang diterapkan berjenjang. Misalnya tempat perkantoran, mall, dan lain sebagainya tidak pakai masker, maka berdasarkan pasal 11 ayat (2) huruf a, dan pasal 29 ayat (1), petugas tidak memperbolehkan yang bersangkutan masuk ke area,” katanya.

Selain itu, katanya, instansi, orang hajatan, dan lainnya juga diwajibkan membentuk satgas penanganan Covid-19 secara internal. Demikian halnya dengan penataan perkantoran maupun fasilitas publik lainnya, harus mengedepankan jaga jarak minimal 1 meter.

“Sebelum masuk harus dicek suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan harus jaga jarak. Kalau tidak patuh ditegur, disuruh pulang,” sebutnya.

Joko mengemukakan, untuk kunjungan di pusat perbelanjaan, minimarket, pasar tradisional, dan lain sebagainya wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Aturan itu menyangkut pemakaian masker, memastikan dalam kondisi sehat, menjaga jarak, dan pembatasan jumlah kerumunan.

“Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari biasanya. Termasuk tempat ibadah, fasilitas umum, angkutan umum, perkantoran, dan lain-lain,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat jika mendesak menggelar pertemuan, diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari Wali Kota Magelang, melalui aparat kecamatan dan kelurahan masing-masing. Termasuk acara hajatan juga harus seizin atau persetujuan wali lota melalui kecamatan.

“Kemudian jumlah pengunjung yang hadir dalam satu waktu, tidak boleh melebihi 30 persen dari efektivitas lokasi penerapan jaga jarak,” paparnya.

Jika tidak diindahkan, lanjut Joko, Satpol PP Kota Magelang dibantu aparat kecamatan maupun kelurahan berhak menghentikan aktivitas masyarakat itu dengan cara mencabut izin penyelenggaraan. Ada tiga tahapan sanksi administratif ini, antara lain teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin sementara.

“Ketentuan ini sudah menjadi produk hukum, sehingga kami harapkan, masyarakat lebih taat dan patuh lagi terhadap protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa kita putus,” ungkapnya.