Pasien Korona Tak Ditanggung BPJS

BANTUL, SM Network – Hampir sepekan pemerintah merilis adanya kasus positif virus Covid-19 di Tanah Air, jumlah pasien positif penyakit tersebut terus bertambah. Namun, pasien yang menjalani perawatan baik itu suspect maupun positif korona tak ditanggung pembiayaannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Menurut aturan BPJS memang yang terkena korona baik suspect atau positif tidak dijamin BPJS,” kata mantan Wakil Menteri Kesehatan yang juga Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Gufron Mukti saat talkshow dan diskusi bertemakan Covid-19 Terus Bereksalasi dalam Negeri dan Telah Dinyatakan sebagai Pandemi, Apa Yang Harus Dilakukan? di ruang seminar Universitas Alma Ata Yogyakarta, Jumat (13/3).

Berbicara melalui saluran teleconference, Ali Gufron menjelaskan pasien korona tidak terkaver BPJS lantaran penyakit tersebut bukan termasuk wabah. Beda dengan korona yang oleh badan kesehatan dunia, WHO, sudah dideklarasikan sebagai suatu endemi atau wabah.

“Karena BPJS itu tidak menanggung sebuah wabah. Meski begitu, biaya pengobatan dan perawatan tetap ditanggung pemerintah atau dalam hal ini pemda,” ungkapnya.

Ali Gufron meminta kepada masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran korona yang secara masif. Salah satu cara sederhana adalah membiasakan hidup sehat.

“Perbanyak mengkonsumi empon-empon, mengkonsumi makanan yang mengandung curcumin tidak masalah. Hindari kegiatan di luar ruangan yang melibatkan orang banyak dan tidak penting. Jika tetap digelar maka sediakan alat pengukur suhu tubuh serta cairan antiseptik,” pesan dia.

Pembicara lain Hamam Hadi, lebih menggagas adanya aksi bersama di masyarakat untuk memerangi korona. Dia pun mengambil sampel beberapa kasus korona yang terjadi di sejumlah negara seperti Tiongkok, Iran, Italia, Jepang, Thailand, hingga Singapura dimana di setiap negara tersebut mengalami jumlah kasus korona yang cukup masif namun bisa mengatasinya hingga jumlah kasusnya menurun.

“Seperti Tiongkok itu dahulu awal mula korona, pernah menjadi puncak kasus di dunia sekarang bisa dikatakan sudah lerem. Dengan kekuatan finansial dan sumber daya yang dimiliki Tiongkok memaksimalkan hal itu. Tapi di Indonesia, apakah kita punya hal itu. Terpenting jangan sampai Indonesia jadi Tiongkok kedua atau Italia kedua karena telat dalam penangananya. Kita punya sifat gotong royong dan semangat untuk diberdayakan,” sambung profesor epidemologi itu.

Pria yang juga Rektor Universitas Alma Ata ini juga menyoroti belum semuanya pemerintah di Indonesia, baik pusat dan daerah untuk bersama-sama mengajak masyarakat memerangi korona.

“Di Indonesia per hari ini (kemarin) dalam 24 jam ada 7 kasus baru. Maknanya ini sangat serius karena bisa menyebar cepat sekali. Jangan samakan korona dengan TBC karena jelas ini berbeda. Kalau TBC itu dia bisa memilih tempat terutama yang kumuh, sementara korona itu tidak memandang lokasi dan person untuk menjadi lokasi serangannya,” tandas dia.

Selain kedua pembicara itu hadir juga narasumber lainnya, seperti  Surveyor tingkat pertama Kemenkes Sutjipto,  dan mantan Kadinkes DIY Choirul Anwar


Gading Persada

Tinggalkan Balasan