Pandemi Covid-19 Naikkan Angka Kemiskinan di Kota Magelang.

MAGELANG, SM Network – Pandemi Covid-19 mengakibatkan kemiskinan di Kota Magelang meningkat sebanyak 0,12 persen. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 7,58 persen (9.270 jiwa), naik dari tahun 2019 sebesar 7,46 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, Sri Herawati mengatakan, naiknya angka kemiskinan ini salah satunya karena penurunan pendapatan rumah tangga. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab turunnya pendapatan ini.

“Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada September 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,59 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari indikator tahun sebelumnya sebesar 4,43 persen,” ujarnya, Kamis (18/2).

Dia menuturkan, masa pandemi memang memiliki dampak yang luar biasa pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Pandemi juga membuat aktivitas ekonomi menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi pendapatan warga.

Selain itu, angka garis kemiskinan di Kota Magelang berdasarkan pendapatan perkapita juga bertambah. Semula sebesar Rp 481.282 per kapita per orang per bulan menjadi Rp 525.099 per kapita per orang per bulan, juga karena dampak adanya pandemi Covid-19.

“Setiap tahun sejak tahun 2012 sampai 2019 kemiskinan turun. Akan tetapi selama setahun terakhir, persentase kemiskinan penduduk miskin naik 0,12 persen menjadi 7,58 persen,” tuturnya.

Untuk diketahui persentase angka kemiskinan di Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar 9,05 persen, turun di tahun 2016 menjadi 8,78 persen, 2017 sebesar 8,75 persen, 2019 7,46 persen dan tahun 2020 sebesar 7,58 persen. Data tersebut berdasarkan survei BPS Kota Magelang.

Meski demikian, angka kemiskinan Kota Magelang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan statistik Provinsi Jawa Tengah, sebesar 11,41 persen per 2020.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Magelang, Marjinugroho menilai perlu adanya upaya strategis dalam penanganan Covid-19. Khususnya dalam mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat dan menggerakan ekonomi kerakyatan.

Politisi Partai Demokrat itu memandang penting adanya penanganan kemiskinan dengan cara kolaborasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) misalnya mengupayakan supaya produktivitas UMKM meningkat dengan melakukan pendampingan-pendampingan.

“Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan meningkat. Kemudian, contoh lain Dinas Sosial memberikan pelatihan kerja kepada warga usia produktif dengan Disnaker. Yang tidak kalah penting, adalah usaha masyarakat sendiri untuk bekerja keras,” jelasnya.

Data kemiskinan ini, katanya, nanti dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan menentukan kebijakan terkait penanganan dampak ekonomi. “Ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua, sehingga bisa lebih baik lagi dalam menangani masalah kenaikan angka kemiskinan ini,” ungkapnya.