Pajak Hotel dan Restoran Dihapus 2 Bulan

SLEMAN, SM Network – Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan pelaku usaha jasa dan pariwisata. Sektor hotel dan restoran turut merasakan imbasnya.

Untuk meringankan beban pelaku bisnis, Pemkab Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Restoran.  Selama dua bulan terhitung mulai omzet 1 April sampai dengan 31 Mei 2020, pengusaha bidang jasa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Namun demikian, mereka tetap diharuskan mengisi dan melaporkan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) setiap bulan. “Kebijakan semacam ini, baru Sleman yang menerapkan. Pusat sebelumnya memberi dorongan berupa wacana,” kata Pj Sekda Sleman Harda Kiswaya yang juga menjabat Kepala BKAD Sleman, Kamis (9/4).

Beleid itu diambil setelah melihat tren okupansi hotel yang terus anjlok. Dari laporan yang diterimanya, tingkat hunian hotel kini tersisa kurang dari 10 persen. “Untuk menggaji karyawan saja kurang. Sehingga, kami putuskan membebaskan pembayaran pajak selama dua bulan,” imbuh Harda.

Kebijakan ini berlaku untuk semua hotel kelas bintang maupun melati, serta restoran. Setelah dua bulan, Pemkab akan kembali melakukan evaluasi.

Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sleman menyambut baik kebijakan itu. Pemkab Sleman juga dinilai cepat dalam merespon persoalan yang tengah mereka hadapi.

Dia berharap kebijakan keringanan pajak itu bisa diterapkan pula untuk periode bulan yang lain. “Sejak Maret, pendapatan kami terus menyusut,” ujarnya.

Selain pajak daerah, PHRI juga meminta ada keringanan tarif listrik. Beberapa hotel di Sleman sampai saat ini masih ada yang beroperasi, namun sebagian besar memilih tutup sementara. 

Hotel yang masih buka diharuskan menjalankan protokol pencegahan penularan Covid-19. Semisal mengukur suhu badan tamu menggunakan thermo gun, menutup restoran dan ruang pertemuan, serta rutin menyemprot disinfektan ke kamar.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan