Opsi Tuntutan Hukum Tak Diminati Nasabah BKK Pringsurat

TEMANGGUNG, SM Network – Nasabah BKK Pringsurat sampai saat ini masih menaruh harapan agar uang yang ditabung atau didepositokan bisa kembali. Namun, demikian mereka masih merasa bingung karena tak kunjung ada penyelesaian dari Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung selaku pemilik saham. Belakangan bahkan ada opsi yang meminta agar para nasabah melakukan gugatan ke pengadilan saja.

Nasabah BKK Pringsurat Joko Yuwono mengatakan, selain tidak adanya kepastian para nasabah juga dibuat bingung lantaran belakangan ini sudah tidak ada lagi aktivitas di lembaga perbankan pelat merah milik pemerintah daerah tersebut. Tutupnya kantor BKK Pringsurat di Jalan Hayam Wuruk beberapa waktu lalu membuat tanda tanya di kalangan nasabah. “Kami ingat apa yang dikatakan Pak Ganjar urusan BKK Pringsurat katanya mau dicairkan Rp 100 miliar, nyatanya baru Rp 12 miliar sudah berhenti, tapi kami percaya slogan Gubernur “ora ngapusi”. Tapi saat ini kami bingung karena pernah ada pejabat ngebel(nelpon) saya malah disuruh gugat ke pengadilan, tapi pengadilan mana kami bingung, dan yang jelas kami tidak mau karena BKK Pringsurat itu dalam Pergubnya jelas. Jangan-jangan nasabah ini mau dikorbankan,”ujarnya kemarin.

Dia meminta agar orang-orang yang semestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini segera mengambil tindakan dan bukan malah lempar tanggung jawab. Dalam tiga tahun terakhir para nasabah merasa diombang-ambingkan dengan janji-janji semata yang terkesan mengulur waktu. “Saya yakin BKK Pringsurat itu belum dibubarkan, meski kantor tidak ada aktivitasnya dan Direkturnya Supriyadi belum mengundurkan diri, tapi dia mau penaknya saja tinggal gelanggan colong playu, tidak mau tanggung jawab. Kami minta uang segera cair, ini nasabah yang pelaku UMKM bahkan sudah lumpuh,”katanya.

Kepastian Realisasi

Sukarsono nasabah lain menuturkan, tuntutan hanya meminta kepastian realisasi pengembalian uang mereka yang hilang entah kemana setelah BKK Pringsurat kolaps, dan terkuak ada kebobrokan sistem maupun praktik korupsi secara massif di lembaga plat merah ini. Dia menggarisbawahi bahwa kunci pencairan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, maka dia meminta DPRD untuk menagihkan dan mengingatkan Gubernur agar cepat diselesaikan. “Kunci pencairan ada di Gubernur sehingga Bupati bisa mencairkan, infonya BKK Pringsurat tidak bisa ikut merger maka kami minta terus bagaimana langkah selanjutnya, sementara kalau dilikuidasi harus ada pembubaran.

Tanpa difasilitasi dewan kita nggak bakal bisa ketemu Gubernur, dan kami pun tidak ada urusan dengan gugat menggugat di Pengadilan ini kok malah kayak mau di adudomba. Urusan nasabah hanya mana uang kami,”katanya. Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo mengatakan, memang saat ini upaya hukum pidana sudah dilakukan bahkan, sudah ada orang-orang yang dinyatakan bersalah dan telah dijebloskan ke dalam penjara. Tapi meski demikian, penyelesaian dana nasabah tetap harus diprioritaskan, dan adanya opsi untuk gugatan perdata itu musti dipikir masak-masak sebab jangan sampai malah nasabah kembali dirugikan.

“Contohkan kasus First Travel, di mana korbannya sekian ribu orang calon jamaah umroh saja tidak selesai meski menuntut ke pengadilan. Hasil sita kekayaan atau aset dan uang dari first travel diberikan kepada negara lha ini yang rugi siapa yang untung siapa ? Jangan-jangan kalau nanti nasabah menuntut ke pengadilan putusannya seperti itu, karena maaf biasanya di negar akita ini hukum masih berpihak ke atas, yang dirugikan justru yang lema yang diuntungkan justru yang kuat,”katanya.


Raditya Yoni A

Tinggalkan Balasan