Okupansi Hotel Turun Imbas Rapid Antigen

JOGJAKARTA, SM Network – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DIY merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan dari luar daerah memerlukan surat hasil rapid test antigen untuk masuk ke Jogja. Karena berimbas pada okupansi hotel di Jogja, periode 20 Desember hingga 3 Januari, turun dari awalnya 42 persen menjadi 25 persen.

Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana di Yogyakarta, mengungkapkan hal tersebut, Minggu (20/12).

Menurutnya banyak wisatawan yang membatalkan reservasi karena keberatan harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk rapid test antigen sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk liburan akhir tahun menjadi lebih tinggi.

“Bisa dihitung jika dalam satu keluarga ada lima orang, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan bisa mencapai sekitar Rp 1 juta. Belum lagi jika mereka berlibur melebihi batas kedaluwarsa hasil tes. Biaya jadi dua kali lipat,” katanya.

Deddy menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang mendadak karena sebelumnya para pelaku usaha jasa akomodasi wisata di DIY sudah berharap banyak akan meningkatkan okupansi saat libur akhir tahun.

“Dengan kebijakan itu, kondisi pelaku usaha jasa akomodasi semakin berat. Pelaku usaha jasa yang sebelumnya masih kuat, kini jadi setengah kuat. Dan yang sudah pingsan jadi hampir mati terutama hotel bintang tiga ke bawah,” ungkapnya.

PHRI DIY mengusulkan agar pemerintah daerah turun tangan membantu pelaku usaha jasa pariwisata.

“Kalau boleh, para pegawai negeri sipil di DIY yang tidak keluar kota bisa ‘staycation’ di hotel. ASN dari Kota Yogyakarta menginap satu atau dua hari di Gunung Kidul. Begitu pula sebaliknya,” harapnya.

Jika usulan tersebut dapat direalisasikan, maka akan sedikit membantu para pelaku usaha jasa akomodasi untuk bertahan lebih lama di masa pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, pelaku usaha hotel dan restoran sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 dalam kegiatan usahanya dengan sertifikasi CHSE atau verifikasi protokol kesehatan.

“Tiba-tiba ada kebijakan dari pusat sehingga kami merasa apa yang sudah kami lakukan, verifikasi protokol kesehatan atau sertifikasi CHSE ini sia-sia,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Satgas Covid-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan kebijakan rapid test antigen untuk pelaku perjalanan termasuk wisatawan merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan wisatawan. Heroe optimistis kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke Yogyakarta guna menikmati libur akhir tahun.

Tinggalkan Balasan