Minta Ditinjau Ulang, Pilkada Serentak Simpan ‘Bom Korona’

KEBUMEN, SM Network – Pelaksanaan Pilkada serentak kali ini masih dalam situasi menghadapi wabah korona atau Covid-19. Situasi tersebut jika tidak diantisipasi seperti menyimpan ‘bom korona’ yang akan meledak paska Pilkada. Sehingga, sejumlah pihak meminta agar Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 ditinjau ulang.

Permintaan tersebut beberapa waktu lalu disampaikan langsung oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz. Kini giliran pegiat media sosial Rijal Abdillah yang menyampaikan hal senada. Bahkan harapannya agar Pilkada ditinjau ulang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Rijal, saat ini penyebaran virus korona makin mengkhawatirkan di Indonesia, yang sudah di atas 100 ribu. Di Jawa Tengah bahkan berada pada peringkat ke-3 setelah Jatim dan DKI. “Kebumen sendiri saat ini sudah 104 positif Covid-19,” ungkap Rijal yang juga owner Berita Gombong dan Berita Kebumen Terkini.

Tokoh yang aktif di lembaga nonpemerintahan itu menjelaskan, kondisi tersebut membawa konsekuensi terkait fokus penanganan yang ditekankan pada risiko paska Pilkada. Sebab, penyebaran virus dari orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 saat pelaksanaan pencoblosan nanti dipastikan sulit ditangani.

Rijal lantas membeberkan saat area tempat pemungutan suara (TPS) dapat disterilkan dari OTG. “Lalu bagaimana dengan identifikasi OTG yang fisiknya sehat. Dan adakah jaminan kepastian bahwa sudah tidak ada risiko penyebaran virus di TPS,” jelasnya.

Maka, kata Rijal, jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, dikhawatirkan akan ada penularan klaster baru. Dalam konteks pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, pihaknya berharap agar Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gubernur soal zona wilayah, mulai hijau, kuning dan merah.

Hal itu dilakukan untuk maping korona yang bersifat rekomendasi teehadap daerah penyelenggara Pilkada di Jateng. Termasuk Kebumen yang sempat zero, namun terus merangkak naik hingga menembus angka lebih dari seratus. Sementara sampai sata ini, pemerintah pusat belum mencabut status wabah Covid-19 serta upaya penanganannya.

Seperti proses kegiatan belajar mengajar secara daring tanpa hadirnya siswa di sekolah. “Ini tentunya akan berbanding terbalik jika Pilkada digelar dengan mengundang massa untuk berkumpul di TPS. Walaupun ada protokol kesehatan, akan tetapi apakah ini sudah menjamin keamanan pemilih dari resiko penyebaran virus dan terpapar dari OTG,” imbuhnya.

Lebih lanjut, wabah Covid-19 merupakan persoalan kemanusiaan yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Jadi, urusan Pilkada menjadi kesekian. Rijal pun menandaskan sekali lagi, jika Pilkada 2020 dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, sebaiknya ditinjau ulang atau ditunda kembali sampai batas aman. “Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari, lantaran abai terhadap kondisi saat ini,” ucapnya.


Arif Widodo / K5

Tinggalkan Balasan