Menko Perekonomian Dukung Implementasi Inpres No 2/2021

MAGELANG, SM Network – Sebulan sejak Presiden Joko Widodo mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 terkait  Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga guna mempercepat pelaksanaan perintah dari presiden tersebut. 

Setelah sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian yang menyatakan dukungannya terhadap implementasi Inpres. 

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebab, dengan terjaminnya perlindungan para pekerja, produktivitas mereka meningkat, sehingga perekonomian dapat segera pulih,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rilisnya, Sabtu (8/5).

Dia menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah BPJamsostek yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, di antaranya melalui program Bantuan Subsidi Upah dan Relaksasi Iuran. 

“Dua program tersebut kami anggap mampu mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas keuangan,” katanya.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah, terutama Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Inpres 2/2021 ini. 

“Sesuai Inpres tersebut, Menko Perekonomian secara spesifik diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan upaya agar peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif program Jamsostek dan juga menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan KUR,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Kepala BPJamsostek Magelang, Budi Santoso menegaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi ke stakeholder terkait termasuk dengan penyelenggara Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Hal ini agar setiap peserta KUR dapat memiliki program jaminan sosial Ketenagakerjaan. 

“Kami terus mengupayakan segala hal demi terlaksananya Inpres 2/2021 ini. Sehingga, cita-cita Jaminan Sosial untuk Semesta dapat terwujud dan seluruh pekerja dapat merasakan program jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan