SM/Heru Prayogo - Syaifun Hamdani (kanan) beserta istri, duduk di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri, Selasa (30/06/2020)

PURWOREJO, SM Network – Syaifun Hamdani (51), warga Dusun Krajan RT 1 RW 1 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri, harus berjuang melawan penyakit gagal ginjal ditengah jeratan kemiskinan dan hutang. Harta bendanya terkuras untuk berobat, usaha berdagang dagang bumbu dapurpun berhenti. Ia bahkan tidak mampu membayar tagihan sekolah kedua anaknya.

Bertapih handuk berwarna oranye, Syaifun Hamdani menyambut kunjungan Suara Merdeka, dirumahnya, Selasa (30/06/2020). Ia ditemani sang istri Rianani, dan kedua anaknya Syarif Imam Rasyid (18) dan Ageng Kukuh Pambudi (15).

“Monggo mas masuk, silakan duduk. Maaf saya (berpenampilan) begini,” sambut Syaifun Hamdani, bernada pelan.

Beberapa menit menerima kunjungan Suara Merdeka, Syaifun tak banyak bercerita. Ia banyak menatap atap rumahnya yang belum diplafon. Dilihat dari rumahnya, memang tidak terlalu nampak sederhana. Temboknya permanen, lantai keramik, bifet berisi kertas-kertas dan televisi terlihat di ruang tamu. Di teras rumah, ada satu ruangan yang digunakan sebagai warung sembako. Singkatnya, jika dilihat rumahnya, Ia seperti orang cukup bermateri.

“Kalau dilihat rumahnya memang orang memandang keluarga kami mampu mas, makanya saya belum pernah mendapatkan bantuan (dari pemerintah) apapun. BPJS juga bayar, tidak dapat KIS. Saya sudah kepikiran jual rumah ini buat berobat, cuci darah dan hidup,” katanya kepada Suara Merdeka.

Syaifun menjelaskan, sebelum jatuh sakit Ia bersama istri berdagang sembako, dan bumbu dapur. Dari pasar ke pasar yang lain. Warug miliknya di teras rumah juga dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia bisa menikahkan dan menyekolahkan anak, tanpa hambatan.

“Alhamdulillah, anak dari istri sudah menikah, anak mbarep juga sudah (menikah), tinggal dua (laki-laki) ini yang satu mau SMK dan satunya sudah lulus (SMK),” katanya.

Istrinya, Arianani, yang duduk bersimpuh bersama kedua anaknya di tikar ruang tamu kala itu juga mengatakan, Ia sedang kebingungan untuk menebus ijazah/surat tanda kelulusan anaknya, Syarif Imam Rasyid. Tagihan seragam anak satunya, Ageng Kukuh Pambudi, juga belum terbayar karena tidak adanya biaya dan pemasukan.

“Anak saya sudah lulus SMK, terus mau daftar kerja tapi belum bisa karena ijazahnya masih ditahan. Kurangnya Rp 1,8 juta. Satunya, yang mau masuk SMK belum bisa bayar seragam Rp 1,3 juta. Kemarin saya sudah jual motor satu tapi belum cukup,” katanya.

Untuk berobat suaminya, lanjut Rianani, Ia mengaku melakukan segala cara. Jual ini jual itu. Apa saja yang bisa dijual cepat, hasilnya untuk berobat. Sisanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Profesinya sebagai pedagang juga terganggu, karena modalnya habis Ia gunakan untuk kebutuhan berobat.

Rianani juga mengatakan, suaminya belum mendapat antrian tetap untuk mendapatkan layanan cuci darah. Dari kebutuhan cuci darah dua kali seminggu, baru bisa melakukan cuci darah sepuluh hari sekali. Setiap akan berobat, Ia juga kebingungan mencari kendaraan dan biaya operasional.

“Suami saya awalmya diabetes, terus gagal ginjal. Ya begitu kondisinya sekarang (parah). Sering drop kalau cuci darahnya telat. Karena sering drop jadi saya tidak bisa nyambi-nyambi kerja. Anak-anak saya yang baru nikah juga belum bisa banyak bantu, tapi alhamdulillah, keluarga, tetangga, dan ada beberapa orang yang membantu kami,” katanya.

Kendati memiliki kondisi hidup seperti itu, Rianani, berusaha mandiri. Ia tetap berjualan, dengan cara konsinyasi. Setiap kali ada pesanan, Ia ambilkan barang dari pasar, bayarnya nanti kalau uang telah terkumpul. Meski hasilnya tidak seberapa, Ia mengaku tetap bersyukur. Ia berharap suatu saat ada pejabat pemerintah yang melihat kondisi keluarganya.

“Syukur bisa dapat KIS untuk berobat,” katanya berharap.

Sementara itu Kepala Desa Sutoragan, Nur Kholik, mengatakan pemerintah desa telah mencoba mengusulkan keluarga Syaifun untuk mendapatkan bantuan. Namun demikian ada beberapa bantuan yang terhambat akibat kriteria sebagai warga miskin tidak terpenuhi jika dilihat dari tempat tinggalnya.

“Benar (belum oernah dapat bantuan dari pemerintah), tetapi sudah kita ajukan untuk mendapat bantuan dari APBD. Untuk KIS masih belum bisa karena persyaratanya kurang. Yang bersangkutan juga tidak masuk BDT/DTKS (data masyarakat miskin dari Kementrian Sosial yang digunakan sebagai dasar untul menentukan penerima bantuan dari pemerintah),” katanya.


Heru Prayogo

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here