Mekanisme Pengadaan Tanah Bendungan Bener Digugat

PURWOREJO, SM Network – Ratusan pemilik lahan yang terdampak pembangunan bendungan bener, menuntut mekanisme pembebasan lahan yang dinilai cacat hukum. Masyarakat menuntut pemerintah melakukan penilaian ulang terhadap tanah mereka yang menurut warga dihargai sangat murah.

“Kami tidak dilibatkan dalam menentukan nilai ganti rugi. Harga Rp 60 ribu permeter itu kurang manusiawi, sehinnga kami minta naik,” kata Sabitun (43), salah seorang warga terdampak usai mengikuti sidang mediasi di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Rabu (6/4).

Sidang mediasi dipimpin Ketua PN Purworejo Sutomo SH MHum, dihadiri sejumlah warga terdampak dan pihak tergugat dari Badan Petanahan Nasional (BPN) Purworejo. Tuntutan ganti rugi lahan ini melibatkan sekitar 154 warga pemilik 177 bidang lahan.

“Sidang dibagi dua tahap, yang tahap ini dari 76 orang pemilik lahan,” kata Muhammad Abdullah SE SH, tokoh masyarakat setempat sekaligus anggota DPRD di Dapil yang bertepatan dengan lokasi pembangunan Bendungan Bener.

Dijelaskan pula gugatan masyarakat ini sekaligus menindaklanjuti gugatan salah seorang warga yang sebelumnya sudah berhasil memenangkan gugatan.

“Tapi sekarang masih dalam tahap kasasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum masyarakat Hias Nagara SH, mengatakan, pihaknya menuntut agar proses pengadaan tanah yang melibatkan seluruh bidang tersebut dapat ditinjau ulang, juga meliputi proses penilaian ganti rugi oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik).

“Karena memang ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak pengadaan tanah, yakni tidak mensosialisasikan hasi penilaian KJPP selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah disampaikan ke BPN. Baru diumumkan setelah beberapa bulan. Itu cacat prosedur,” katanya.

Hias mengatakan, sidang mediasi masih akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2020 mendatang. Dalam tuntutanya nanti, kata Hias, masyarakat juga akan meminta hakim untuk mempertimbangkan kerugian masyarakat, seperti kerugian sosial dan waktu, dalam perhitungan nilai ganti rugi.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan