Mediasi Dugaan Pungli Pologoro di Purworejo Sisakan Persoalan

PURWOREJO, SM Network – Dugaan kasus pungutan liar (pungli) pologoro (biaya administrasi jual beli tanah) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebongunung Kecamatan Loano, berujung damai. Kendati demikian, kesepakatan mediasi tersebut masih menyisakan persoalan.

Whindy Sanjaya, selaku Kuasa hukum korban dugaan pungli, mengatakan, empat orang klienya yang merasa dirugikan dengan biaya administrasi jual beli tanah (pologoro) di Desa Kebongunung memilih damai, dengan syarat uang yang telah dipungut pihak desa, harus dikembalikan.

“Klien saya menyatakan kalau yang penting uang kembali (dan pihak desa,red) mengakui salah,” katanya, saat diwawancarai Suara Merdeka, Jumat (19/06/2020) siang hari.

Whindy mengatakan, keempat klienya telah menandatangani surat perdamaian, yang berisi akan menyelesaikan kasus ini melalui jalur kekeluargaan dalam mediasi yang difasilitasi oleh Camat Loano, didampingi perwakilan pemerintah daerah dan DPRD setempat.
Whindy juga mengatakan, meski yang menandatangani atau korban yang terlibat dalam mediasi tersebut hanya empat orang, tidak menutup kemungkinan bagi orang/pihak lain yang merasa pernah ditarik pologoro oleh Pemerindah Desa Kebongunung, untuk meminta uangnya kembali.

“Bisa (meminta uang pologoro dikembalikan,red) selama itu kurun waktu perda itu sudah disahkan (Perda yang menghapus biaya pologoro), tahun 2016,” katanya.

Berbeda dengan pendapat Camat Loano, Laksana Sakti. Menurutnya, uang pologoro yang dikembalikan hanyalah milik empat orang yang mengikuti mediasi perdamaian, Kamis (18/06/2020). “Itu kemarin tidak dibahas di rapat (mediasi) tapi kelihatanya kemarin secara nonformal dari Komisi 1 (DPRD Purworejo) menyampaikan kepada yang bersangkutan, ini cukup untuk ini saja karena yang sebelumnya berarti kan masih terikat dengan Pak Heri Almarhum (mantan kades),” katanya.

“Jadi untuk yang masih ada yang pak lurah yang lama (Almarhum Heri) kemarin sepakat itu tidak akan diungkit-ungkit lagi,” tambahnya.
Sementara itu perwakilan Komisi 1 DPRD Purworejo, Budi Sunaryo yang hadir dalam kegiatan mediasi, mengaku belum ada kepastian terkait bisa tidaknya uang pologoro setelah tahun 2016, harus dikembalikan.

“Pendapat saya yang bertanggungjawab itu kan kades lama (Almarhum Heri) terhadap jalanya pemerintahan. Sebelum kepala desa meninggal kan tanggungjawab kepala desa (yang) meninggal,” katanya, sambil menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah pendapat pribadi.

Dengan adanya kasus kebongunung, tambah Budi Sunaryo, Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah desa lain. Komisi 1 DPRD Purworejo juga meminta kepada pemerintah desa tertib menjalankan peraturan. “Terkait adanya pengukuran tanah pembeli mau memberikan uang rokok sewajarnya seiklasnya itu dugoroso (sukarela, tidak wajib),” katanya.

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, lanjut Budi Sunaryo, pihaknya meminta eksekutif lebih aktif melakukan sosialisasi. Pasalnya kejadian di Desa Kebongunung ini juga terjadi lantaran ada peraturan yang tumpang tindih. “Kepada pemerintah daerah untuk dapat mensosialisasikan secara masif melalui forum-forum yang ada untuk menghindari tumpang tindih aturan,” pungkasnya.



Heru Prayogo

4 Komentar

  1. Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

  2. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.

  3. I always spent my half an hour to read this web site’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.

Tinggalkan Balasan