Masalah Pemkot-Akademi TNI, Dewan Dukung Jalur Mediasi

MAGELANG, SM Network – Kalangan anggota DPRD Kota Magelang merapatkan barisan mendukung Pemkot Magelang dalam upaya menyelesaikan masalah kepemilikan aset kompleks kantor Wali Kota Magelang dengan Akademi TNI. Mereka juga mendukung jalur mediasi lebih dikedepankan dibanding cara lain.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno alias Udik mengatakan, pihaknya meminta semua anggota mendukung langkah yang akan ditempuh Pemkot Magelang. Sebab, masalah layanan untuk masyarakat menjadi tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif. “Hari ini kita menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri semua anggota, wali kota, dan jajaran. Kami lihat masalah sengketa lahan dan gedung kantor wali kota ini urgen, sekaligus memberikan support moral ke Pemkot dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya usai rapat, Selasa (7/7).

Dia menuturkan, keberadaan kantor Wali Kota Magelang murni untuk memberikan layanan masyarakat, bukan hanya sekadar eksistensi pemerintah daerah. Dia pun menyayangkan Akademi TNI yang berambisi segera menduduki Kantor Walikota Magelang.

“Ambisi ini saya kira tidak didasari sisi historis dan komunikasi yang telah terbangun selama ini. Ini zamannya reformasi. Paling tidak hargai lah lembaga daerah. Artinya kalau pindah, terus langsung pindah begitu, kan tidak bisa. Ini lembaga resmi dan dilindungi undang-undang,” katanya.

Udik mengutarakan, upaya penyelesaian kejelasan aset Kantor Wali Kota Magelang ini sudah diupayakan Pemkot Magelang sejak lama. Disebutkannya, setiap kali rapat selalu ada kesepakatan yang disimpulkan.

“Saya pikir malah sudah clear waktu saya menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2017. Terakhir September 2019 lalu juga sudah ada berita acara, saya hadir itu. Tapi begitu rapat lagi, kok dokumen-dokumen kesepakatan lama tidak dipakai lagi. Bahkan, orang-orangnya juga berbeda,” jelasnya.

Menurutnya, rapat soal sengketa lahan ini harus mendasari pada dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya. Sehingga ketika ada rapat lagi, terdapat runtutan upaya dan mekanisme yang telah ditempuh selama ini.

“Kita rapat bukan mulai dari awal lagi. Dokumen dan berita acara dirunut dan dikaji bersama. Ada awalan ketika rapat digelar, sehingga hasilnya bisa win win solutions,” tandasnya.

Udi mengungkapkan, hasil rapat terakhir sempat ada kesepakatan antara Kemendagri dan Pemprov Jawa Tengah untuk membantu anggaran dana tukar tanah Pemkot Magelang kepada Akademi TNI. Bahasanya bukan difasilitasi, tapi justru dibantu dari Kemendagri dan provinsi.

“Karena kita kan tidak akan mampu kalau segitu. Pernah juga disiapkan di Salaman, bahasannya sudah ada itu, tapi Akademi TNI tidak mau. Maunya tetap di lembah Tidar. Akhirnya sudah diukur tanahnya di belakang Kantor Walikota sekarang ini, tapi begitu rapat terakhir kesepakatan lama ini tidak pernah dirangkum. Disinggung saja tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito membenarkan Pemkot Magelang telah mengantongi kesepakatan antara beberapa pihak saat rapat digelar di Jakarta, pada September 2019 lalu.

“Tidak hanya 1 dokumen itu, tapi banyak sekali notulensi yang sebenarnya menghasilkan kesepakatan. Namun, pada saat rapat terakhir, baru-baru ini kesepakatan sebelumnya tidak dibahas lagi,” ungkapnya.


Asef Amani

5 Komentar

  1. Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

  2. I used to be able to find good info from your blog posts.

  3. 260282 956291I just couldnt depart your internet site prior to suggesting that I really enjoyed the normal details an individual give for your visitors? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts 915567

Tinggalkan Balasan