SM/Dian Nurlita - AUDIENSI: Kehadiran AMM dan LAK di gedung DPRD Kabupaten Magelang diterima langsung oleh Ketua DPRD Saryan Adi Yanto dan pimpinan Komisi I Prihadi, serta beberapa anggota DPRD yang lain.

MUNGKID, SM Network – Setelah beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan hingga saat ini, Aliansi Masyarakat Magelang (AMM) dan Laskar Anti Korupsi (LAK) tuntut DPRD Magelang segera adakan pansus terkait penyelenggaraa Bimtek Aplikasi Jaga dan Kawal (SiJaka) dana desa. Selain itu mereka juga akan segera adakan audensi dengan Kajari Kabupaten Magelang dan KPK terkait temuan dugaan pelanggaran moral dan kode etik, serta korupsi dalam Bimtek Aplikasi SiJaka, Senin (31/8).

Koordinator AMM, Anang Imammudin, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya pagi tadi, menuntut DPRD Kabupaten Magelang segera mengadakan sidang Pansus khusus masalah penyelenggaran Bimtek Aplikasi SiJaka Dana Desa.
“Kami menyampaikan berbagai hal mulai dari kronologis dan pelanggaraan baik dari sisi moral, kode etik dan hukum terhadap kasus Aplikasi Sijaka dana desa. Yang pasti kami mendorong di sisi moral dan kode etik, karena masalah hukum sudah ditangani pihak kepolisian,” jelasnya usai menemui Ketua DPRD, dan Komisi I di gedung DPRD Kabupaten Magelang.

Dia menegaskan bahwa pihaknya menunggu komitmen dari Pimpinan Dewan, terutama Komisi I untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menyikapi masalah Bimtek Aplikasi SiJaka ini. “Tidak hanya janji-janji manis. Jika perlu adakan Pansus atau semacam rapat dengar pendapat dengan mengundang pihak-pihak yang terkait, seperti Sekda, Camat, Paguyuban Kepala Desa dan perangkat desa, semua untuk diklarifikasi, sehingga akan jelas mana-mana yang salah. Untuk itu kami tunggu komitmen dari DPRD,” tegasnya.

Alasan Anang mendesak DPRD mengadakan pansus, karena pihaknya menilai bahwa dalam Bimtek Aplikasi SiJaka ini terjadi konspirasi jahat baik secara struktur, sistimatis dan massif karena melibatkan Bupati, Sekda, Camat, bahkan Kepala Desa.
“Ini sudah memalukan dan aib yang luar biasa bagi Kabupaten Magelang. Makanya penting sekali diadakan pansus. Kami memberi waktu sampai September, jika belum ada komitmen kasus SiJaka ini akan sampaikan ke Presiden dengan tembusan KPK RI, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolda Jateng. Selanjutnya kami akan merapat ke Kejari Magelang dan KPK Kowil V untuk audensi,” kata Anang.

Kehadiran AMM dan LAK di gedung DPRD Kabupaten Magelang diterima langsung oleh Ketua DPRD Saryan Adi Yanto dan pimpinan Komisi I Prihadi, serta beberapa anggota DPRD yang lain. Pihak DPRD mengapresiasi atas kritik dan masukan yang diberikan oleh AMM dan LAK terkait kasus Bimtek SiJaka dana desa.

“Akan tetapi kami masih menghormati asas praduga tak bersalah karena masalah SiJaka ini sudah ditangani secara hukum dalam hal ini pihak Kepolisian,” ujar Saryan.

Diketahui Bimtek Program Aplikasi Sistem Informasi Jaga dan Kawal Dana Desa dilaksanakan pada 28 Juli 2020 lalu dengan mengahadirkan 367 Kepala Desa se Kabupaten Magelang di Hotel Artos. Dalam bimtek tersebut diduga terjadi deal dimana kepala desa diminta untuk segera mengeluarkan biaya pengadaan Aplikasi SiJaka tersebut senilai Rp 8 juta ke pihak ketiga, dengan dana talangan dari pemerintah desa.

6 KOMENTAR