Lembaga Keagamaan dan Vaksinasi Covid-19 Oleh: M Nurdin Zuhdi

LEMBAGA keagamaan seperti MUI, NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pemerintah melaksanakan progam vaksinasi. Lembaga keagamaan itu dianggap sebagai kiblatnya fatwa bagi masyarakat muslim.

Sejauh ini, umat percaya dengan fatwa sehingga fatwa yang murni dan independen harus dijaga agar umat tidak kehilangan krisis kepercayaan pada fatwa dan ulama tidak kehilangan wibawa. Jangan sampai lembaga-lembaga keagamaan tersebut terjebak pada kepentingan politik sesaat degan mengorbankan kepentingan umat.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan, memberikan edukasi dan memproduksi narasi-narasi positif tentang vaksin. Meskipun kdinilai terlambat, namun masih bisa dilakukan, apalagi program vaksinasi terus berjalan dan membutuhkan waktu panjang.

Sejak MUI mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2021 tentang hukum Vaksin Covid-19 produk AstraZaneca, pro dan kontra muncul di tengah masyarakat. Fatwa MUI terhadap vaksin tersebut adalah ”haram-mubah”. Haram karena ditemukan adanya unsur babi di dalamnya, namun bisa (mubah) karena adanya pertimbangan kedaruratan, yaitu pandemi Covid-19 yang segera membutuhkan penanganan. Bagi masyarakat awam, khusunya bagi yang belum akrab dengan dunia fikih dan usul fikih, fatwa haram tapi boleh tentu sedikit membingungkan.

Belum mereda pro dan kontra karena fatwa tersebut, muncul fatwa ”tandingan” yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) yang ditetapkan pada 21 Maret 2021 yang menyatakan bahwa vaksin Astra Zaneca ”halal-suci”. Halal dan suci karena hasil akhir yang didapat tidak ditemukan unsur haram dan najis. Bagi masyarakat awam, kedua fatwa ini seolah-olah berbenturan dan membingungkan.

Bentuk Dinamika

Muhammadiyah belum mengambil sikap atas temuan unsur babi dalam vaksin AstraZeneca tersebut. Namun pada prinsipnya selaras dan sejalan dengan sikap MUI yang tetap memegang kaidah ushul fiqh dan maqashid syariah. Muhammadiyah juga mendukung independensi MUI dalam mengeluarkan fatwa.

Perbedaan fatwa PWNU Jatim dengan MUI Pusat terletak pada intifa’ (pemanfaatan) dengan barang najis (babi) untuk keperluan yang berdampak pada maslahat. Keperluan yang dimaksud adalah tripsin babi sebagai media pembuat vaksin. Tripsin merupakan sebuah bahan yang digunakan untuk memisahkan sel inang virus dengan micro carier virus. MUI berpendapat zat dari babi yang digunakan sebagai perantara tersebut tidak hilang status najisnya, sekalipun sudah melalui proses sterilisasi (tathhir).

Akan tetapi PWNU Jatim berpendapat bahwa najis dari unsur babi yang telah diproses sedemikian rupa dan sudah berubah zatnya dianggap menjadi suci. Perbedaan keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya juga menggunakan metode dan sumber referensi yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya perbedaan fatwa tersebut merupakan bentuk dinamika ijtihadi yang alamiah terjadi. Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif-institusional. Karena fatwa merupakan produk ijtihad, sehingga kebenaran hukum yang dihasilkan juga bersifat independen. Jika ada keputusan ijtihad yang berbeda dalam satu persoalan yang sama semuanya dihukumi benar menurut keyakinan masing-masing mujtahidnya apalagii ketentuan hukum dari fatwa vaksin tidak mengikat.

Masyarakat diberikan kebebasan memilih mana yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keyakinan masing-masing. Ada kaidah yang menyatakan al-ijtihadu la yunqadlu bil ijtihad, hasil ijtihad tidak dapat membatalkan hasil ijtihad yang lainnya.

  • DR M Nurdin Zuhdi, Pakar Studi Islam Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Tinggalkan Balasan