Kuota P3K Guru PAI Kebumen Diminta Ditambah

Kebutuhan 594 Hanya Disediakan 24

KEBUMEN, SM Network – Sejumlah pihak menyoroti sedikitnya kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Kebumen. Pasalnya, kuota yang disediakan hanya 24 orang, sedangkan kebutuhannya mencapai 594 orang.

Hal itu diketahui dari SK Menpan RB Nomor 534/2021. Di mana Kabupaten Kebumen hanya memperoleh kuota P3K guru PAI sebanyak 24 orang. Padahal kebutuhannya 526 untuk SD dan 68 untuk SMP. Sehingga masih kekurangan sebanyak 570 guru.

“Terus terang kami perihatin. Mestinya kuota yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu 594 orang,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Kebumen Agus Khamim, Senin (21/6).

Sedikitnya kuota yang disediakan itu pun mengecilkan harapan para guru honorer yang sudah berjuang di dunia pendidikan dengan segenap jiwa raga. Kendati, honor yang selama ini diterima sangat minim. “Tapi pas ada kesempatan melalui penerimaan P3K, malah kuota yang disediakan tidak sesuai kebutuhan,” imbuh Agus Khamim.

Sementara itu, Ketua PCNU Kebumen KH Dawamudin Masdar secara terpisah membandingkan dengan kabupaten tetangga yang mendapatkan kuota P3K guru PAI cukup banyak. Seperti Purworejo memperoleh 75, Banyumas 157. Bahkan Cilacap mencapai 574.

“Jadi ini sungguh tidak rasional dan sangat tidak proporsional kalau dibandingkan dengan kebutuhan riilnya. PCNU mengharap Pemkab Kebumen, Bupati dan Ketua DPRD untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana agar Kebumen mendapat kuota tambahan GPAI,” ucapnya.

Dawamudin lantas menyampaikan masih ada peluang cukup terbuka dengan adanya surat penundaan pendaftaran tes seleksi guru P3K BKN nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021. Di mana poin kedelapan dimungkinkan/dibolehkan adanya revisi usulan penetapan formasi.

Untuk itu perlu pengawalan oleh pihak terkait agar Kebumen mendapat kuota tambahan agar terpenuhi sesuai kebutuhan. Menurutnya, kekurangan guru PAI merupakan persoalan serius karena menyangkut pendidikan agama untuk anak-anak SD dan SMP.

“Dan kami meminta Pemerintah Pusat melalui Menpan RB, Pemkab Kebumen dan DPRD segera berkoordinasi untuk bisa menambah kuota guna memenuhi kekurangan guru agama tersebut,” pinta Dawamudin yang pensiunan guru PNS di lingkungan Kemenag tersebut.

Tinggalkan Balasan