Korban Dugaan Pungli Jual-Beli Tanah di Purworejo Bertambah

PURWOREJO, SM Network – Korban dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa Kebongunung Kecamatan Loano, bertambah menjadi empat orang. Modusnya masih sama, yakni tarikan biaya administrasi jual beli tanah atau yang dulu dikenal dengan sebutan pologoro.

Dikatakan Sumaryanto (50), warga RT 03 RW 02 di desa setempat, mengaku pernah ditarik uang senilai Rp 6 Juta oleh Sekdes Kebongunung, Avif Sulaiman untuk membayar administrasi jual-beli tanah, yang dilakukan pada akhir tahun 2018.

“Saya diminta membayar 4 persen dari total nominal pembelian tanah, waktu itu dihitung ketemu Rp 6 Juta. Awalnya saya diminta 5 persen, tapi karena saya mantan orang desa (Pemdes) jadi disuruh bayar 4 persen saja,” kata pria yang pernah menjabat sebagai BPD di Desa Kebongunung ini.

Sumaryanto mengatakan, sebagai mantan aktivis desa, sebenarnya dirinya sudah mengetahui bahwa pemerintah desa sudah tidak boleh menarik biaya atas jual beli tanah di wilayahnya. Pasalnya, uang administrasi yang dulunya disebut pologoro itu sudah dihapus.

“Saya mau membayar (tarikan administrasi jual-beli tanah) itu karena ingin memperingatkan desa sebenarnya, karena saya tahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Kalau menarik biaya tanpa aturan kan berarti itu kemungkinan pungli. Makanya setelah membayar itu saya lapor pak PJ (Kades), tapi ya tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Ia berharap, masalah ini dapat ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Inspektorat. Pasalnya kejadian ini sudah berulangkali terjadi dan merugikan masyarakat.

Hal senada disampaikan oleh Edi Mulyana (62), warga dari dusun yang sama. Ia menjadi saksi penarikan biaya administrasi jual-beli tanah saudaranya. Besaran uang yang disetorkan kepada Pemdes Kebongunung sebesar Rp 8.250.000.

“Itu yang beli tanah keponakan saya, karena dia tinggalnya jauh maka dipasarahkan ke saya. Nilainya Rp 150 Juta. Pada waktu itu saya tanya kepada pak carik (sekdes) biaya tetek bengek (total) berapa. Katanya segitu, yasudah saya bayar, kwitansinya juga ada. Saya berharap ini diproses hukum lah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah warga di Desa Kebongunung Kecamatan Loano mengeluhkan adanya biaya administrasi yang dikenakan terhadap jual-beli tanah oleh pemerintah desa/oknum perangkat. Padahal biaya administrasi yang dulunya dikenal dengan sebutan pologoro ini sudah dihapus oleh pemerintah.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan