Ketua LKBH PGRI Purworejo, Suherman.

Terkait BOS Afirmasi

PURWOREJO, SM Network – Sejumlah kepala sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi tahun 2020 di Kabupaten Purworejo mulai buka suara terkait bantuan sarpras dari pemerintah pusat tersebut.

Mereka mengaku kalau dalam pengadaan barang BOS Afirmasi ini diarahkan dalam satu penyedia jasa. Oleh penyedia jasa, kepala sekolah juga ditawari cashback atau fee sebesar 7 hingga 10 persen.

Salah satu Kepsek SD, Thomas mengaku bahwa sekolahnya dan beberapa sekolah di wilayah kecamatan yang sama telah menerima BOS Afirmasi Tahun 2020 senilai Rp 60 juta.

“Dari awal SD kami dapat bantuan BOS Afirmasi beberapa kali. Cuma sebelumnya waktu itu pembelanjaannya belum sebebas sekarang. Tahun 2019 menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah,” katanya kepada para wartawan, kemarin.

Disebutkan, masalah pembelanjaan BOS Afirmasi berawal dari adanya penawaran oleh penyedia jasa di Gedung Wanita Purworejo. Saat itu, semua sekolah yang mendapatkan bantuan hadir dan dihadiri pejabat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Purworejo.

Dalam perjalanannya, ada kejanggalan terkait harga, ketidaksesuaian spek barang, hingga cash back. Ia pun memutuskan untuk membatalkan pesanan atau mundur dari penyedia jasa pertama. Namun, sejumlah sekolah lain masih bertahan.

“Yang membuat kami memutuskan tidak ikut PDAU karena selisihnya terlalu banyak,” imbuhnya.

Sepengetahuannya, permasalahan ini telah ditangani Kejari Purworejo. Bahkan, ia dan sejumlah Kepsek lain telah dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan.

Beberapa Kepsek yang telah menerima cashback juga telah diminta untuk menitipkan dana tersebut di Kejari.

“Kalau soal jumlah cashback yang dikembalikan berapa kami tidak tahu. Yang jelas semua sudah dikumpulkan oleh LKBH PGRi Kabupaten Purworejo dan dititipkan ke Kejari,” jelasnya.

Ketua Perangkat Organisasi (PO) Lembaga Kolsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Purworejo, Suherman MPd, membenarkan isu tersebut dan saat ini kasusnya telah ditangani Kejari Purworejo.

Disebutkan, ada sebanyak 97 SD (dari sekitar 130 SD penerima BOS Afirmasi) dan sekitar 3 SMP yang melakukan pembelanjaan lewat PDAU. Dari sejumlah sekolah itu, persoalannya beragam. Mulai dari ketidaksesuaian barang yang dipesan melalui Aplikasi SIPLah dengan barang yang diterima, tidak wajarnya harga, hingga adanya barang second atau bekas.

“Temuan kejaksaan, salah satunya itu barangnya tidak sesuai spek. Bahkan ada barang yang harganya tidak masuk akal. Kesimpulannya, diperkirakan yang pesan itu dan ada ketidakcocokan harga itu cukup banyak,” kata Suherman.

Ada pula persoalan cashback yang diterima Kepsek. Jumlahnya 7 persen dari nilai yang dibelanjakan. Namun, para Kepsek yeng terlanjur menerima fee itu sudah diminta untuk menitipkan sebagai barang bukti di kantor Kejari Purworejo.

“Kami LKBH PGRI juga heran, kenapa kok bisa sebanyak ini dalam satu penyedia jasa. Kalau 97 sekolah kok menyatu dalam satu titik, pasti ada apa-apanya,” lanjutnya.

Suherman menyatakan bahwa LKBH PPGRI telah melakukan komunikasi dengan seluruh Kepsek terkait dan berkomitmen untuk melakukan pendampingan. Pihaknya berharap, Kejari dapat melakukan secara pengusutan secara tuntas sehingga dapat terbukti ada tidaknya kesalahan dan siapa yang bersalah.

“Dari laporan ataupun pengakuan masing-masing Kepsek SD yang diterima LKBH, dapat kami simpulkan, para Kepsek ini tidak bersalah, mereka hanya korban atas ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sekali lagi kami minta pada Kejari untuk usut tuntas kasus ini, biar masyarakat tahu siapa dalang di balik ini. Perlu diketahui, akibat kasus ini dunia pendidikan telah dipermalukan, dan kegiatan ngajar-mengajar terganggu” tegasnya. (him)