Kejati DIY Selamatkan Uang Negara Rp 691,7 Juta dari Kasus Korupsi

YOGYAKARTA, SM Network – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengklaim berhasil menyelamatkan Rp 691,79 juta keuangan negara sepanjang semester pertama tahun ini. Keuangan negara itu berasal dari tiga terpidana korupsi yang perkaranya telah dinyatakan inkrah.
Masing-masing Dwi Jatmiko yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi tiket retribusi masuk pariwisata di kawasan pantai, serta Agung Nugroho, dan Salamun yang keduanya merupakan terpidana kasus korupsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta).

Dari tangan Dwi Jatmiko, Kejati DIY menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 10 juta. Sedangkan dari terpidana Agung Nugroho dan Salamun, uang negara yang diselamatkan masing-masing sejumlah Rp 154 juta dan Rp 527,7 juta. “Penyelamatan keuangan negara pada bidang tindak pidana khusus sebesar Rp 691,79 juta, yang berasal dari tiga perkara inkrah,” terang Kepala Kejati DIY Sumardi saat konferensi pers dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa ke-60, Rabu (22/7).

Selain dari bidang pidana khusus, Kejati DIY juga melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara pada bidang perdata dan tata usaha negara dengan nominal mencapai Rp 598,1 juta. Saat ini, kejaksaan tengah memproses dua perkara pidana khusus yang masuk tahap penuntutan di persidangan.

Sementara, jumlah perkara dugaan korupsi yang masih dalam proses pra penuntutan ada 9. Selain itu terdapat satu kasus dugaan korupsi yang sedang disidik namun pihak kejaksaan belum bersedia membeberkan. “Kasus yang disidik baru tahap penghitungan BPKP. Di bidang pidsus, kami memang belum bisa bekerja secara optimal karena terkendala pandemi Covid-19,” ujarnya.

Meski berada dalam situasi pandemi, jajaran kejaksaan telah berupaya melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing. Semangat ini pula yang menjadi tema Hari Bakti tahun 2020 ini yakni terus bergerak dan terus berkarya. Dicontohkan pada bidang pidana umum (pidum), sampai dengan saat ini penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) mencapai 149 perkara. Sebanyak 146 perkara telah selesai tahap I, dan 73 perkara selesai hingga tahap II sedangkan kasus yang di-SP3 tercatat sebanyak satu perkara.

“Penanganan perkara pidum pada saat pandemi Covid-19 dengan sidang online se-DIY sebanyak 1.363 perkara. Memang ada beberapa kasus yang pembuktiannya sulit sehingga atas perintah hakim, para pihak harus dihadirkan di pengadilan tapi dengan menerapkan protokol kesehatan,” beber Sumardi.

Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DIY Saptana Setyabudi menambahkan, dari ribuan kasus tersebut, perkara penyalahgunaan narkotika paling mendapatkan atensi. Ironisnya, pelaku kebanyakan adalah kalangan mahasiswa. Atas pertimbangan hal itu, jaksa mengedepankan unsur pembinaan dalam mengajukan tuntutan.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan