SM/ist : Mahfud MD dalam diskusi virtual bersama Kagama dan pakar UGM.

YOGYAKARTA, SM Network – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan dasar pembentukan UU Cipta Kerja dalam rangka membentuk ekosistem investasi di Tanah Air agar jadi lebih baik. Ia menilai kehadiran UU ini sangat terlambat, seharusnya muncul 20 tahun lalu pada perubahan besar demografi, aliran perubahan pekerjaan angkatan kerja dari pertanian ke industri.

Ia mengungkapkan hal itu dalam webinar yang bertajuk ”Telaah UU Cipta Kerja” yang diselenggarakan UGM bekerja sama dengan Dewan Pakar Kagama. Menueutnya proses transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan serta peralihan angkatan kerja dari sektor pertanian ke industri dahulu seharusnya didukung oleh ekosistem investasi yang baik. Pasalnya, setiap proses transformasi akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dari budaya kerja, jaminan pekerjaan dan jaminan hari tua.

”Di sini tidak terjadi karena ekosistem investasi belum ada. Peralihan angkatan kerja dari pertanian bukanlah dominan ke industri namun ke sektor informal, 60 persen tenaga kerja di sektor informal, hanya 40 persen saja yang ke sektor formal,” ungkapnya.

Dampak dari angkatan kerja yang bekerja di sektor informal menjadikan pekerja lebih banyak menekuni pekerjaan dengan penghasilan rendah, jam kerja tidak teratur, tidak dilindungi UU, bahkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masalah pengangguran dan kemiskinan selalu tinggi.

Pembicara lain, Menkopolhukam Prof Mahfud MD mengatakan Pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU tersebut. Rencananya ada 44 peraturan pelaksanaan yang akan dibuat terdir atasi 41 PP dan 3 perpres yang akan dikeluarkan oleh 19 Kementerian. Meski begitu, Pemerintah tetap menghormati proses judicial review di lembaga Mahkamah Konstitusi.

”UU Cipta Kerja sudah berlaku dan mengikat, meski ada yang setuju dan tidak setuju,” ungkap Menkopolhukam Prof Mahfud MD dalam webinar yang bertajuk ”Telaah UU Cipta Kerja” yang diselenggarakan UGM bekerja sama dengan Dewan Pakar Kagama.

Ia mengatakan menghormati proses yang berlangsung di MK terkait aturan itu. Pemerintah menerima setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Namun, apabila gugatan judicial review nantinya ditolak, ia menyarankan kelompok yang menolak bisa mengajukan usulan revisi lewat kelompok kerja yang tengah menyusun peraturan pemerintah dan perpres.
Menurut Mahfud UU tersebut muncul dalam rangka membuka peluang bagi masuknya investasi dari dalam maupun luar negeri yang selama ini terhambat oleh aturan birokrasi dan peraturan perundang-undangan.

Lapangan Kerja

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam webinar mengatakan UU Cipta Kerja bakal mendorong penciptaan lapangan kerja baru dengan adanya peningkatan investasi dan perlindungan pekerja di Tanah Air. Menurutnya setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat butuh lapangan kerja baru, ada 3,5 juta pekerja sudah dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru, jadi lebih dari 10 juta orang mebutuhkan kerja setiap tahunnya.

Ia menambahkan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi 29,12 juta orang dan 2,56 juta orang di antaranya jadi pengangguran, karena 35,6 persen perusahaan memilih mengurangi jumlah pegawainya. Bahkan 70,53 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang penghasilannya di bawah 1,8 juta per bulan mayoritas mengalami penurunan pendapatan.

”Untuk menjawab tantangan besar itu, pemerintah mau tidak mau perlu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja dengan pemangkasan regulasi karena banyak aturan yang menghambat penciptaan kerja. UU Cipta Kerja diharapkan menyelesaikan ini semua berbasis produktivitas sebagai daya ungkit perekonomian,” jelas Airlangga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan tidak seluruh pasal dalam UU Cipta Kerja ditolak oleh buruh ketika melakukan aksi penolakan tempo hari. Ia menilai antara perusahaan dan buruh selama ini hanya belum menemui titik temu soal outsourcing, alih daya, lembur, hingga PHK.

Ia menyontohkan sebanyak 365 perusahaan di Jawa Tengah yang melakukan PHK tapi perusahaan yang bisa memenuhi ketentuan jumlah pesangon sebesar 32 kali gaji hanya 5 persennya, sisanya 95 persen perusahaan tidak melakukan. Hal itu terus berulang-ulang setiap tahun sehingga perlu regulasi baru mengatasi persoalan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here