SM/Dian Nurlita - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang : Suharno

MUNGKID, SM Network – Upah ratusan pegawai non PNS yang tersebar di sejumlah SKPD seperti Satpol PP, Damkar, BPBD, Kominfo dan lain sebaginya terancam dipangkas bahkan ditunda hingga 50 persen untuk 6 bulan terakhir (Juli – Desember) 2020, akibat dampak wabah Corona.

Pemangkasan ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Magelang nomor 900/1347/23/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran dan belanja daerah 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini mendapat kritikan keras dari sejumlah anggota dewan kabupaten Magelang, sebab kebijakan yang diambil Pemkab Magelang ini dinilai tidak adil. Rencana ini justru sebagai cerminan ketidakbecusan pemkab dalam menangani covid-19.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno menyatakan revokusing atau penggeseran anggaran untuk keperluan lain (penanganan covid-19) yang diambil dari karyawan non Pegawai hingga 50 persen untuk 6 bulan terakhir tidak beretika sesuai SE Penyesuaian APBD.

“Saya bicara menggunakan etika, saya kan seperti itu. Kalau hanya berpegang 100%, 50%, honor sana hanya dipotong 25%, itu kan tidak tepat,” jelasnya.

Soeharno menuturkan, berangkat dari Kemendagri SK Bersama Kementerian Keuangan tentang penanganan covid-19, maka ada semacam perintah merasionalisasi anggaran, dalam bentuk refocusing maupun penggeseran. Misalnya, pergeseran untuk anggaran pembayaran honor non pegawai seperti tenaga honorer atau tenaga harian lepas, menurutnya, tidak tepat dilakukan.

“Keputusan itu kurang beretika. Karena adanya corona ini, pemerintah pusat saja memberikan proyek padat karya untuk masyarakat di desa, ini di Pemda malah mengurangi upah dari karyawan yang bukan pegawai hingga 50 persen,” paparnya saat di wawancarai kantor DPRD, Kamis (30/4).

Dia menegaskan sebelum mengambil kebijakan, seharusnya Pemkab Magelang bisa berkomunikasi terlebih dulu dengan daerah sekitar sehingga tidak serampangan dan hanya berdasar asumsi.

“Di Kota Magelang hanya 18 persen, di Temanggung Cuma 15 persen, daerah lain tidak ada yang diatas 20 persen. Tetapi bagaimanapun karena ini Perkada, jadi kita hanya bisa mengkritik, semua terserah Bupati,” ungkap Suharno yang juga ketua Fraksi Gerindra ini.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Pengawas Penanganan Covid-19 DPRD Magelang Greseng Pamuji, mengungkap bahwa dana revokusing di Kabupaten Magelang untuk penanganan covid-19 tidak lebih dari 165 miliar. Dana itu masih dibagi 3 yakni dipergunakan untuk penaganan jangka pendek yaitu tenaga medis, jangka menengah yakni JPS, dan jangka Panjang recoveri ekonomi.

“Jika itu dibagikan ke masyarakat terdapak cuma dapat berapa rupiah? Sementara para pejabat atau PNS selain gaji juga ada beberapa tunjangan itu tidak pernah tersentuh,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa di Kabupaten Magelang ini lemah data. Basis data yang seharusnya digunakan masih sangat kurang. Untuk itu pihaknya mendorong Sekda agar menggunakan infrastruktur desa guna mentracking berpa ODP, PDP, dan terkonfirmasi.
“Harusnya dana covid-19 diseuasaikan dengan database dari desa. Dan itu yang tidak dilakukan sehingga penganggaran berdasarkan asumsi,” tegas Grengseng.

Selain itu, Wakil Ketua Faksi PKS Fiqi Akhmad juga menilai, DPRD tidak bisa mempengaruhi kebijakan penggeseran anggaran penanganan covid-19 dikarenakan adanya ketentuan aturan Perkada. Aturan ini, kata Fiqi, menyebabkan DPRD tidak bisa turut campur atau mengkritisinya.

“Ini mau kita kritik atau idak-idak, yo tetap jalan. Karena secara aturan menggunakan Perkada, sehingga kita tidak ada kewenangan untuk ikut mengotak-atik apalagi mengganti dan memindah. Kita hanya sekedar diberitahu bahwa ini anggaran tak geser segini dan untuk ini, karena ini masuk dalam produk hukum Perkada,” tukasnya.

Diketahui salah satu point isi dari Surat Edaran Bupati yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Magelang tersebut diantaranya berbunyi Rasionalisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan dengan penundaan pembayaran sebesar 50 persen selama 6 bula terakhir terutama untuk tenaga kerja non pegawai termasuk GTT/PTT.


Dian Nurlita

3 KOMENTAR