Keberatan Aksi Demo, Warga Gejayan Mengadu ke Polda

SLEMAN, SM Network – Aksi demonstrasi Gejayan Memanggil yang sudah lebih dari tiga kali digelar, menuai protes dari warga di sekitar lingkungan Gejayan. Pasalnya, aksi yang dimotori para mahasiswa itu dinilai merugikan masyarakat, khususnya pedagang kecil yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Gejayan.

“Kawasan Gejayan itu sendi ekonomi tidak hanya bagi pedagang, tapi juga ada yang lain seperti tukang parkir. Kondisi ekonomi sedang susah karena Covid-19, jangan buat warga tambah susah lagi dengan tidak bisa berjualan gara-gara demo,” kata Dukuh Mrican, Sunardi saat audiensi dengan jajaran Binmas Polda DIY, Kamis (27/8).

Pada kesempatan itu, dia bersama enam orang perwakilan warga menyampaikan surat keberatan atas penyelenggaraan aksi unjuk rasa di Gejayan. Selain merugikan pedagang, demonstrasi juga menimbulkan keresahan karena belakangan diwarnai pembakaran ban, dan melebihi batas waktu. 

Padahal beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya berjalan dengan santun. Persoalan ini akhirnya menimbulkan trauma di kalangan warga. Terlebih, pengalihan arus akibat demo juga mengganggu akses jalan di gang kampung. Lalu-lalang kendaraan di gang yang relatif sempit dirasa membahayakan terutama untuk anak-anak kecil.”Kami bukannya menolak mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi tapi perhatikan tempatnya, langsung saja sampaikan kepada pemangku kebijakan yang tepat. Kalau Gejayan terus-menerus dijadikan lokasi demo, kami khawatir investor akan lari,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Budi (45), warga Papringan yang juga ikut dalam audiensi. Dia tidak menolak demo namun peserta aksi diajak berpikir secara bijak. “Kalau mau demo, pilihlah lokasi yang jauh dari tempat warga mencari nafkah,” tukasnya.Dia pun memberi klarifikasi terkait bentrok antara warga, dan massa unjuk rasa pada 14 Agustus lalu. Menurut Budi, peristiwa itu merasa kesal dengan peserta demo yang sudah melampaui batas waktu, dan melakukan pembakaran ban. “Itu memang murni warga setempat yang merasa dirugikan. Bukan warga bayaran atau disponsori,” ujarnya.

Merespon hasil audiensi tersebut, Dirbinmas Polda DIY Kombes Anjar Gunadi mengatakan akan meneruskan aspirasi warga kepada pimpinan. “Nanti kami juga akan berdiskusi dengan rekan-rekan kepolisian lainnya,” kata Anjar.Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto menambahkan, izin penggunaan jalan untuk demo bukan menjadi wewenang polisi.

“Yang kami terima hanya surat pemberitahuan unjuk rasa. Tapi semisal ada lagi pihak yang ingin menggunakan titik simpang Gejayan untuk demo, kami akan diskusikan dengan stakeholder lain termasuk Dinas Perhubungan,” tandasnya.

Selepas dari Polda, perwakilan warga menuju kompleks Pemkab Sleman untuk menyampaikan aspirasi serupa.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan