Kapolres Magelang Canangkan Polres Magelang Bebas Korupsi

MUNGKID, SM Network – Guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Magelang mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2020.

Pencanangan ditandatangani langsung oleh Kapolres Magelang, yang disaksikan Bupati Magelang Zainal Arifin, Dandim 0705/Magelang Letkol Anto Indriyanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan segenap jajaran Polres Magelang, di aula Polres, kemarin.

Kapolres Magelang, AKBP Ronald Ardiyanto Purba dalam sambutannya mengatakan, pencanangan zona integritas ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. “Tujuan utamanya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.

Menurutnya pembangunan zona integritas, merupakan pendidikan kepada Polri untuk menumbuhkan wilayah yang bebas dari korupsi. Perlu diketahui, Polres Magelang pada tahun 2018 telah mendapat predikat WBK. Sehingga pada tahun 2020 Polres Magelang dapat mewujudkan WBBM.

“Polres Magelang sama-sama berupaya untuk menjadikan wilayah Kabupaten Magelang, menjadi wilayah yang bebas dari korupsi serta bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Ronald.

Sementara, Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyambut baik komitmen tersebut. Ia juga menambahkan, pencanangan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM Polres Magelang ini, harusnya juga dilakukan oleh seluruh instansi di wilayah Kabupaten Magelang. “Kami Pemerintah Kabupaten Magelang sangat menyambut baik komitmen Polres Magelang ini untuk tidak melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan secara hukum. Karena tugas kita adalah betul-betul untuk melayani masyarakat,” jelas Zaenal.

Terkait zona integritas, Zaenal pun menyebutkan bahwa, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri tidak ada kasus atau persoalan yang ditutup-tutupi. “Kita kedepankan keterbukaan. Sebagai contoh, kemarin ada kasus soal aset dan saat ini sudah ditangani dan dilakukan tindakan serta proses hukum. Bahkan sebentar lagi akan divonis oleh pengadilan. Tinggal kita tunggu saja hasilnya. Jadi tidak ada yang kita tutupi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Zaenal menjelaskan bahwa, setiap persoalan yang ada di pemerintah daerah, langkah pertama akan ditangani oleh Inspektorat yang bertugas untuk mengkoreksi secara internal. “Kalau masih bisa ditangani oleh inspektorat maka akan ditangani di situ. Tapi kalau sudah tidak bisa, tentunya akan masuk ke ranah hukum. Jadi tidak ada yang ditutupi,” pungkas, Zaenal.


Dian Nurlita/ita

5 Komentar

  1. Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

  2. Good one! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me.

  3. These are actually great ideas in concerning blogging.

Tinggalkan Balasan