Kampanye Kotak Kosong Belum Miliki Regulasi

WONOSOBO, SM Network – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonosobo 9 Desember mendatang dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon. Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar yang diusung tujuh partai politik melenggang mulus menjadi satu-satunya calon dan akan melawan kotak kosong pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Meski demikian, belum ada regulasi yang mengatur terkait kampanye kotak kosong. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Wonosobo Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Daniel Arvian baru-baru ini. Fenomena kampanye kotak kosong memanga menjadi perbincangan hangat di masyarakat belakangan ini.

Banyak gambar bertebaran di media sosial untuk memilih kotak kosong pada Pilkada Wonosobo. Daniel menyebut, mengkampanyekan kotak kosong masih dilematis karena belum ada regulasi yang mengatur.

“Ini jadi dilema. Substansi kampanye itu kan menyampaikan visi missi paslon. Sedang kotak kosong kan nggak ada visi missinya. Hanya sekadar kolom kosong di kartu suara,” terangnya setelah memberikan materi dalam acara rakor proses kampanye dengan KPU di RM Sari Rasa, baru-baru ini.

Menurutnya, kotak kosong itu bukan peserta Pilkada, sehingga tidak ada aturan yang mengikutinya. Dalam hal ini, masih ada kekosongan hukum terkait aturan kampanye kotak kosong. Tim kampanye kotak kosong juga tidak diatur karena bukan merupakan bagi dari kepesertaan Pilkada.

“Termasuk mengkampanyekan kotak kosong. Selama belum ada aturan yang mengaturnya, tentu kita tidak bisa serta merta melarang atau memperbolehkannya dong,”katanya.

Apalagi soal pilih memilih. Tentu Bawaslu sendiri menganggap jika proses tersebut sebagai hak setiap warga negara. Dalam memberikan dukungannya kepada siapapun, selama hal tersebut tak melanggar aturan yang ada.

“Sekali lagi bahwa Bawaslu adalah tim penegak pemilu. Jadi selama ada larangannya pasti akan kita tindak, tapi jika tidak ada larangan maka kita tidak bias bertindak,”jelasnya.

Hal tersebut, menurutnya, berbeda dengan seseorang yang mengkampanyekan untuk menjadi golongan putih (golput). Dalam aturannya sudah dijelaskan jika hal tersebut memang dilarang dan tidak diperbolehkan.

“Hak untuk tidak memilihnya kan ada. Tapi itu dilarang untuk dikampanyekan. Jadi berbeda dengan memilih kolom kosong misalnya, memang belum ada yang aturan yang mengatur soal itu,” lanjutnya.

Sementara itu, pihak KPU mengaku jika dalam proses sosialisasi akan tetap menyandingkan Paslon dan kolom kosong. Sehingga masyarakat mengerti terkait siapa yang bakal berlaga dalam Pilkada di tahun ini.

“Dalam setiap pengumuman nanti akan disandingkan keduanya. Antara paslon dan kolom kosong,”terang Amirudin anggota KPU Wonosobo Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Tinggalkan Balasan