WONOSOBO – Baru-baru ini Kepala Desa (Kades) Jlamprang Kecamatan Leksono, Sulaiman diterpa isu tidak sedap mengenai penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digunakan untuk pembangunan TPQ di desa setempat.
“Tidak ada pemotongan dana BLT. Dalam pembangunan TPQ kita gotongroyong dalam pembiayaan. Jadi tidak cuma penerima BLT, semua warga swadaya iuran untuk pembangunan itu. Jadi pemberitaan mengenai pemotongan BLT tidak benar, yang memberitakan saja hanya menghubungi saya lewat telepon, saya tanya identitasnya saja tidak jelas,” ujar Kades Jlamprang, Sulaiman saat ditemui Suara Merdeka, Jumat (10/7).
Dirinya juga menegaskan, tidak ada pemotongan BLT untuk Satgas Covid-19 dan HUT Bhayangkara seperti yang diberitakan. Dalam pembiayaan Satgas Covid-19 Sulaiman menjelaskan, dana juga berasal dari swadaya masyarakat.
“Dana yang digunakan untuk Satgas Covid-19 juga berasal dari uang iuran masyarakat, bukan dari dana BLT yang diberikan untuk warga terdampak,” ujarnya.
Dalam tuduhan terkait penggunaan BLT untuk HUT Bhayangkara, Sulaiman sebut sebuah kekeliruan. Desa Jlamprang menurutnya dinobatkan sebagai Kampung Tangguh Nusantara Candi, dan dalam pencananganya mendekati HUT Bhayangkara pada 1 Juli lalu.
“Kami dinobatkan sebagai kampung tangguh nusantara. Waktu itu memang dari pihak Polsek Leksono datang ke desa kami yang kebetulan bertepatan HUT Bhayangkara. Namanya ada tamu kan kita suguhi, karena nilainya tidak seberapa saya menggunakan dana pribadi. Jadi tidak ada dana BLT digunakan untuk HUT Bhayangkara,” tegasnya.
Sulaiman menambahkan, terkait kabar yang beredar mengenai pemotongan BLT di desanya yang digunakan untuk berbagai hal merupakan berita yang tidak benar atau hoax. “Berita pemotongan BLT tidak benar. Dalam iuran TPQ saka uangnya dimasukan dikotak amal, jadi kita tidak tahu siapa saja yang memberikan,” pungkasnya.
Adib Annas Maulana
