SM/Raditia Yoni Ariya - TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq dan Ketua DPRD Temanggung Yunianto usai menerima WTP secara virtual di Pendapa Pengayoman, kemarin.

TEMANGGUNG, SM Network – Kabupaten Temangung kembali meraih opini, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung tahun 2019 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Kabupaten Temanggung yang diterima langsung oleh Bupati Temanggung H.M Al Khadziq secara virtual melalui video conference di Pendopo Pengayoman.

Bupati Khadziq menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran dan dukungan serta kerjasamanya mulai dari pemeriksaan intern, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci yang dilaksanakan secara daring dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan ke Kabupaten Temanggung meskipun dalam darurat Covid.

“Setelah diterimanya LHP pada hari ini, akan segera kami sampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan yang selanjutnya segera ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019,”ujarnya, kemarin.

Penyerahan dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dengan menunjukkan Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Atas Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mendapatkan predikat WTP.

Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, SP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan kontribusi terhadap pengelola keuangan daerah, atas hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut selama delapan tahun.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah sudah menjadi kewajiban dari legislatif secara bersama sama dengan eksekutif harus memiliki komitmen yang sama dalam pengelolaan keuangan agar pengelolaannya betul-betul akuntabel, transparan dan semua kebijakannya dapat diakses oleh masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta tantangan global,”tambahnya.


Raditia Yoni A/K41

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here