SMN/dok - SAMPAIKAN PAPARAN: Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIY Biwara Yuswantana tengah menyampaikan paparan tentang perkembangan penanganan Covid-19 DIY dalam sebuah sesi jumpa pers baru-baru ini.

YOGYAKARTA, SM Network- Belum ada pengetatan pemeriksaan di jalur-jalur perbatasan yang akan masuk wilayah DIY. Meski hingga kemarin tercatat hampir 100 ribu pemudik masuk dalam provinsi tersebut.

“Soal ini (pengetatan di perbatasan) merupakan salah satu yang pernah kami bahas tapi setelah kami pertimbangkan, ternyata sulit dilakukan. Misalnya kami cegat di perbatasan, dicek, didata dan dithermal gun. Nah, itu akan sampai jam berapa. Lalu dibandingkan dengan benefit yang didapat sejauh mana ternyata tidak efektif,” papar Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 DIY Biwara Yuswantana, Rabu (1/4).

Ditemui usai mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi A DPRD Provinsi DIY, Biwara mengaku pihaknya hanya melakukan pengalihan arus lalu lintas dan kendaraan yang akan masuk ke wilayah DIY.

“Akhir kami mengarahkan orang yang mau masuk ke DIY atau pemudik yang naik mobil misalnya tujuan mereka ke Solo atau Surabaya ya dialihkan lewat jalur luar saja. Atau tidak perlu masuk ke kota,” ungkap dia.

Biwara yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mengakui, dengan tidak adanya pengetatan di perbatasan maka pihaknya lebih memilih memaksimalkan pencegahan penyebaran korona di tingkat bawah. Karena tak dipungkiri, dari data yang diterimanya hingga Rabu (1/4) siang, setidaknya ada 100 ribuan pemudik dengan berbagai moda transportasi.

“Lebih efektif dikondisikan dengan berbagai skema pendekatan karena muaranya akan ada di desa karena itu tempat tinggal mereka, karena hotel juga kosong. Tapi mengkondisikan masyarakat di desa, bersama potensi yang ada di desa untuk merumuskan semacam tertib yang itu bisa jadi pegangan (orang-orang) bertugas di situ. Kemudian tetap kontrol dan respon yang terjadi di lingkungannya,” papar dia.

Gayung bersambut. Sebab institusi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sudah menawarkan bakal menerjunkan banyak mahasiswanya yang akan bertugas menjadi pendamping masyarakat di tingkat desa untuk mengedukasi tentang penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Ini efektif kok, karena yang menawarkan UGM sendiri. Jadi mereka akan memberdayakan mahasiswa untuk menjadi semacam pendamping ke desa desa itu bersama Tagana dan sebagainya untuk mmberikan edukasi dan pemahaman tentang penanganan Covid 19. Ini akan dibekali dulu oleh UGM baru kemudian diterjunkan,” jelas Biwara.

Terkait kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), Biwara pun mengakui masih ada beberapa rumah sakit yang mengeluhkan adanya keterbatasan APD namun tak segera dipenuhi meski mereka sudah melapor ke pihak terkait. Termasuk alat tes cepat korona atau Rapid Test dimana meski DIY sudah mendapatkan kiriman dari pusat namun belum seluruhnya disebar ke rumah-rumah sakit.

“Intinya bahwa distribusi sesuai kebutuhan. Kebutuhan ini kan terus menerus. Tidak hari ini kami punya 4 ribu semua diserahkan kan tidak seperti. Artinya sudah kami dorong ke masyarakat itu 645 APD sejak dua hari lalu sesuai skema yang ada. Tidak ada istilah mangkrak. 

Kemudian rapid test juga sudah didorong ke Dinkes sebanyak 14.400 itu karena skema yang punya program kan sana. Nah rapid test disebar sesuai kebutuhan rumah sakit tapi kan bertahap karena masing-masing rumah sakit punya beban berbeda seperti PDP (Pasien Dalam Pengawasa) yang dirawat berbeda-beda jumlahnya,” tandas Biwara.


Gading Persada/Kim