Twitter/setkabgoid

SM Network – Presiden Joko Widodo telah menyiapkan peraturan terkait karantina wilayah, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona covid-19 akibat adanya perpindahan masyarakat.

Pengaturan karantina menyangkut kesehatan tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jokowi ingin agar ada peraturan yang lebih khusus untuk para pemerintah daerah agar bisa mengambil kebijakan karantina wilayah ini.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga mereka bisa bekerja dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,” jelas Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas, Senin 30 Maret 2020.

Di sejumlah daerah, pemerintah daerah sudah mulai memperketat arus masuk dan keluar. Termasuk seperti yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, seperti DKI Jakarta sudah mengajukan untuk karantina wilayah.

Maka Jokowi berharap, aturan yang dibuat nantinya bisa benar-benar sinkron dengan pemerintah daerah. Bukan justru saling bertentangan satu sama lainnya. Dengan adanya aturan pelaksana nantinya, Jokowi berharap pengkarantinaan ini sudah dalam hitungan yang matang.

“Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, satu visi yang sama, kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada,” jelasnya.


SM Network/Viva