Inspektorat Awasi 210 Objek Rawan Penyalahgunaan Anggaran

WONOSOBO, SM Network – Guna mencegah adanya penyalah gunaan angaran baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lingkup pendidikan atau sekolah, dan desa, Inspektorat Wonosobo mengawasi 210 objek pemeriksaan pada tahun 2019.

Penetapan 210 objek pemeriksaan tersebut difokuskan pada objek yang memiliki risiko atau rawan terhadap permasalahan terkait penyalah gunaan anggaran. Kepala Inspektorat Wonosobo, Gatot Hermawan mengatakan, objek yang diawasi meliputi temuan Inspektorat maupun aduan yang masuk ke lembaganya.

Menurutnya, dari 210 objek pengawasan tersebut, desa masih menduduki peringkat pertama pengawasan. Hal itu dilakukan karena temuan indikasi permasalahan paling sering terjadi di desa.

“Objek pemeriksaan paling banyak di desa. Objek pengawasan ini berdasarkan rekam jejak suatu instasi, misalnya penggunaan anggaran yang belum dilaporkan atau pelaporanya telat. Objek-objek yang memiliki rapot merah inilah yang kita awasi,” jelasnya.

Selain melakukan pengawasan di desa, Inspektorat juga mengawasi OPD yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan anggaran. Pemetaan objek pemeriksaan ini sebagai langkah preventif Inspektorat.

“Inspektorat kan sistemnya pencegahan, jadi sesuai aturan yang kita melakukan pemetaan terhadap objek-objek tersebut. Terhadap temuan yang melanggar nantinya akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum atau APH,” terangnya.

14 Aduan

Dari 210 objek pemeriksaan yang ada, terdapat 14 objek yang merupakan aduan dari masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan setiap ada tindakan yang dicurigai melanggar aturan. Lebih lanjut dirinya mengatakan, dari sejumlah objek pemeriksaan, terdapat beberapa objek yang sudah masuk ke APH.

“Ada sekitar empat objek pemeriksaan yang masuk ke APH, dua ada di Kepolisan yang dua lagi ada di Kejaksaan Wonosobo. Dari empat tersebut, ada satu yang dari salah satu instansi pemerintahan,” terangnya.

Gatot berharap, kepada para pimpinan institusi dan pengelola keuangan untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, dapat ditekan jumlah pelanggaran penggunaan dana anggaran.


Adib Annas M

Tinggalkan Balasan