Honor PPS-PPK Masih Tergantung Hibah Pemda

MAGELANG, SM Network – Kemampuan hibah daerah masih menjadi tumpuan anggaran untuk honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Termasuk di Kota Magelang, di mana sudah ditentukan standar gaji ketua PPK Rp 1.850.000 dan PPS kisaran Rp 900.000 lebih per bulan.

Ketua KPU Kota Magelang, Basmar P Amron mengatakan, pihaknya memastikan tidak adanya kenaikan honor lembaga ad hoc saat pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu. Berbeda dari daerah lain yang sudah menaikkan anggaran honor untuk PPK dan PPS tersebut.

“Besaran honor yang diserahkan sesuai dengan anggaran yang telah diusulkan. Kebijakan ini juga untuk menyesuaikan anggaran yang dihibahkan Pemkot Magelang ke KPU. Untuk jabatan Ketua PPK Rp 1,85 juta dan ketua PPS Rp 900.000 lebih. Untuk anggota otomatis di bawah ketua,” ujarnya, Selasa (3/3).

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat membenarkan honorarium untuk lembaga ad hoc ini berbeda-beda. Hal ini bergantung pada kekuatan dan kemampuan anggaran masing-masing KPU daerah.

“Tidak ada standardisasi dari KPU Jawa Tengah agar honorarium PPK dan PPS ini sama. Semua tergantung dari KPU daerah. Sementara KPU daerah tergantung dari pemberian hibah pemda setempat,” katanya saat menghadiri launching maskot dan jingle KPU Kota Magelang di Alun-alun, akhir pekan lalu.

Ia mengaku, sebenarnya kurang sesuai jika honor PPK dan PPS di bawah standar UMK daerah. Terlebih kata dia, tanggung jawab dan tugasnya, tidak jauh berbeda dari karyawan perusahaan maupun aparatur sipil negara (ASN).

“Kita sebenarnya sudah mengusulkan ke KPU Pusat supaya daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini dananya dari APBN saja. Jadi, supaya honor di seluruh Indonesia itu ada standarnya,” jelasnya.

Selain itu, katanya, Pilkada serentak berasal dari APBN juga dinilai lebih efektif dan tidak akan menghambat berlangsungnya pesta demokrasi. Selama ini, KPU daerah mengandalkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemampuan setiap daerah dalam mengakomodir dana Pilkada tak sama.

“Usulan tersebut sejatinya sudah dilontarkan sejak lama, dan KPU setuju Pilkada dibiaya APBN,” ungkapnya.

Menurut Yulianto, meskipun ada daerah-daerah yang memiliki kekhususan, tapi akan lebih bagus jika diseragamkan seluruh Indonesia. Ia berharap, nantinya DPR menyetujui usulan itu sehingga untuk Pilkada selanjutnya setelah 2020 sudah bisa memakai dana yang berasal dari APBN.

“Revisi undang-undang Pilkada terkait dengan sumber pembiayaan Pilkada itu sebaiknya berasal dari APBN agar persoalan ini tak berulang setiap penyelenggaran Pilkada,” imbuhnya.


Asef Amani

Tinggalkan Balasan