Harga Bawang Putih Ambyar, Menko Perekonomian Diminta Hentikan Impor

TEMANGGUNG, SM Network – Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq merasa prihatin ditengah panen raya bawang putih ini hasilnya tidak bisa dinikmati oleh para petani, sebab tidak bisa terserap oleh pasar dengan harga rendah. Hal itu selain karena pengaruh pandemi korona juga disebabkan adanya impor yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu dia meminta Menko Perekonomian dan Gubernur Jateng untuk menghentikan impor bawang putih.

“Kami minta bawang putih impor tidak masuk Jateng agar bawang putih lokal terserap oleh pasar, di mana Kabupaten Temanggung siap memenuhi kebutuhan konsumsi bawangputih se Jawa Tengah. Kami resmi berkirim surat kepada Menko Perekonomian, juga kepada Menteri Pertanian dan Gubernur Jateng, kita menyampaikan kondisi riil petani bawang putih di Kabupaten Temanggung yang merugi karena harga anjlok,”ujarnya kemarin.

Dikatakan, harga normal jual bawang putih konsumsi di pasaran adalah Rp 25.000 per kilogram, tapi saat ini harga turun, untuk panen cabut basah harga Rp 8.000 sampai Rp 10.000 per kilogram, lalu untuk kering Rp 20.000 per kilogram. Adanya penurunan harga sebesar 20 persen itu petani bawang putih di Kabuapaten Temanggung mengalami kerugian dan jika tidak ada kebijakan pemerintah maka bisa kolaps dan berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

“Di Temanggung ada sekitar 2.800 hektare lahan bawang putih yang sedang dipanen. Lahan bawang putih ini tersebar di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahu dengan elevasi ketinggian 500-1.300 meter di atas permukaan laut. Dari luas lahan tersebut bisa menghasilkan sekitar 24.000 ton bawang putih basah atau setara 12.000 ton bawang putih kering,”katanya.

Adapun untuk produksi bawang putih di Temanggung dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni penanaman bawang putih yang merupakan program APBN Kementerian Pertanian, kemudian penanaman bawang putih kerja sama antara gapoktan atau kelompok tani dengan importir bawang putih dan ketiga penanaman bawang putih mandiri oleh petani. Semula produksi bawang putih di Kabupaten Temanggung 60-70 persen untuk melayani benih di seluruh Indonesia.

“Tapi karena ada perubahan Permentan tentang rekomendasi impor produk hortikultura dimana importir tidak wajib tanam untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) tetapi mempunyai utang tanam setelah mendapatkan RIPH. Jumlah utang tanam importir seluas 2.150 hektare atau setara kebutuhan bibit 1.125 ton. Ini jelas merugikan petani yang sebelumnya sudah sanggup menanam bawang putih untuk kebutuhan nasional,”terangnya.

Menurut Hadik, tak sampai di situ sebab petani bawang putih ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, di mana ada persoalan lain, pada program APBN tahun 2020 karena ada pendemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh anggaran APBN dilakukan refocusing. Akibatnya, lahan pengembangan bawang putih awalnya 4.050 hektare menjadi 2.000 hektare.

“Kami memohon kepada Menko Perekonomian untuk meminta kepada Menteri Pertanian agar memberlakukan kembali wajib tanam bagi importir bawang putih dengan memberlakukan kembali Permentan Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017. Permentan itu mengatur agar importir bawang putih melakukan wajib tanam bawang lokal sebelum mendapat RIPH dan ijin impor. Sehingga para importir akan mencari lahan dan membeli benih dari petani lokal guna memenuhi kewajiban tanam,”katanya.


Raditia Yoni Ariya/Kim

Tinggalkan Balasan