ilustrasi

SLEMAN, SM Network – Kasus Covid-19 di Sleman turun sepanjang Februari lalu. Namun awal Maret ini, angkanya cenderung meningkat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mencatat kenaikan dari 278 menjadi 421 kasus positif dalam sepekan terakhir. “Dari analisa kami, penerapan PPKM Mikro belakangan agak kendor sehingga kasus Covid-19 cenderung naik meski tipis,” kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, Selasa (9/3).

Dia mencontohkan kelonggaran tersebut semisal dalam hal penyelenggaraan hajatan. Akhir-akhir ini, acara hajatan yang sifatnya mengundang kerumunan kembali marak. Hal ini, menurut Joko, tidak lepas dari adat mayoritas orang Jawa yang menghindari bulan ruwah dan suro ketika menggelar hajatan.

“Sebentar lagi masuk bulan ruwah atau muharram sehingga banyak warga yang menyelenggarakan hajatannya sekarang,” ujar dia.

Temuan yang bermula dari hajatan salah satunya adalah kasus di Dusun Kaliurang Timur, Hargobinangun, Pakem. Sampai saat ini sudah ditemukan 22 warga terkonfirmasi positif di wilayah padukuhan itu.

Selain hajatan, ketidakdisiplinan masyarakat ketika datang ke takziah ditengarai turut menyumbang peningkatan kasus Covid-19. “Harapan kami, perpanjangan PPKM Mikro juga dibarengi dengan langkah pengetatan. Jangan sampai karena merasa kasus sudah turun, masyarakat menjadi euforia dan abai protokol kesehatan,” katanya.

Pemkab Sleman telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021. Aturannya masih sama dengan PPKM Mikro jilid satu yakni pembatasan kegiatan hingga tingkat RT.

Sampai sekarang tidak ada RT di Sleman yang masuk kategori zona merah. Hanya ada satu RT yang berstatus zona oranye di Kapanewon Pakem. Adapun 472 RT masuk zona kuning, dan 7.073 RT zona hijau.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, penyelenggaraan hajatan sudah diatur di dalam Surat Edaran (SE) yang dia tandatangani pada 21 Januari 2021. Pada SE itu dijelaskan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan hajatan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Ketua Satgas Covid-19 tingkat kapanewon.

“Hajatan memang kami izinkan, sepanjang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diantaranya tidak boleh menyediakan konsumsi di tempat acara, dan ada petugas yang mengawasi dari level kalurahan sampai kabupaten,” kata Harda.

Dia beralasan dengan diizinkannya hajatan, bisa membantu perputaran roda ekonomi. Namun di dalam SE Pemkab Sleman Nomer 440/000166 itu itu tidak disebutkan tindakan tegas yang bisa dilakukan petugas seperti pembubaran kegiatan, jika didapati pelanggaran dalam pelaksanaan hajatan.