Gusdurian Protes Penutupan Masjid Jemaah Ahmadiyah di Garut

YOGYAKARTA, SM Network – Di tengah khusyuknya sebagian besar masyarakat Indonesia menjalani ibadah puasa terjadi peristiwa memilukan. Pemerintah Kabupaten Garut menutup masjid di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 6 Mei 2021.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai penutupan masjid itu merupakana tindakan inkonstitusional dan menyampaikan protes. Ia menceritakan peristiwa bermula pada tanggal 25 April sekelompok orang yang bukan warga Nyalindung mendatangi lokasi masjid yang sedang dibangun oleh Jemaah Ahmadiyah (Pikiran Rakyat).

Mereka meminta agar pembangunan tersebut dihentikan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April ada penanda warna kuning di setiap rumah warga non-Ahmadiyah. Puncaknya pada tanggal 6 Mei pemerintah daerah dengan semena-mena menutup masjid tersebut. Hal ini tentu mencederai semangat kebangsaan dan keberagaman yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Ironisnya, penutupan masjid dilakukan saat umat muslim tengah melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan,” tandas Alissa.

Alasan Pemkab Garut, penutupan berdasarkan SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008 dan Pergub No 12 Tahun 2011. Padahal kedua landasan yang dimaksud menurut Alissa sama sekali tidak mencantumkan diperbolehkannya menutup masjid. Karenanya, tindakan Pemkab Garut sangat bertentangan dengan konstitusi dan merupakan bentuk diskriminasi yang menodai asas keadilan.

Jadi Sasaran Ia mengatakan jemaah Ahmadiyah sering menjadi sasaran penyerangan karena dianggap menyimpang. Padahal konstitusi menegaskan bahwa negara harus melindungi warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itu Jaringan Gusdurian mengecam tindakan sewenang-wenang Pemkab Garut yang menutup paksa masjid Jemaah Ahmadiyah.

”Kami minta agar Pemkab Garut mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, bukan justru menutupnya. Pemkab juga harus memfasilitasi perlindungan bagi warga Ahmadiyah agar bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Negara harus menjalankan amanat konstitusi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan dan kemerdekaan beragama serta berkeyakinan setiap warga negara,” papar Alissa.

Tinggalkan Balasan