SM/Adib Annas Maulana - SANTUNAN : PT Geo Dipa Energi (Persero) realisasikan santunan dampak sosial di Desa Karangtengah Kabupaten Banjarnegara, Kamis (8/10)

WONOSOBO, SM Network – PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun sinergi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Hal ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Indonesia, mengingat ketentuan pelaksanaan turunan dari Perpres tersebut baru direalisasikan pada tahun 2020. Realisasi tersebut sebagai komitmen yang tinggi dari GeoDipa untuk maju bersama masyarakat dalam pengusahaan panas bumi.

Direktur Umum dan SDM GeoDipa, Aulijati Wachjudiningsih, mengungkapkan bahwa komitmen maju bersama dengan masyarakat menjadi sangat strategis, mengingat dalam penyelenggaran pemanfaatan panas bumi membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian lingkungan di sekitar wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi sesuai dengan Undang-Undang Panas Bumi No. 21 Tahun 2014.

Sebagai informasi, Tim Terpadu dan Sekretariat pelaksana penanganan dampak sosial kemasyarakatan dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/30 tahun 2020 tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun keanggotaan Tim tersebut antara lain adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsin Jawa Tengah, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Camat Batur Kabupaten Banjarnegara, serta Kepala Desa KarangTengah.

”Kami berterima kasih atas kerja keras dan pendampingannya untuk pelaksanaan program penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini. Semoga sinergi yang baik antara GeoDipa, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terus terjalin dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Masrofi, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh GeoDipa dalam menghimpun partisipasi masyarakat. Menurutnya, peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional untuk menyediakan energi listrik menjadi langkah strategis.

“Semoga pembangunan pembangkit listrik panas bumi ini bisa bermanfaat, karena pembangunan nasional ini harus ada partisipasi masyarakat. Karna kalau pembangunan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidk akan berjalan sukses,” pungkas Masrofi.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono, menekankan bahwa pemberian santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara, bukan merupakan ganti rugi. Namun santunan diberikan terhadap tanam tumbuh yang sudah dilakukan selama inj.

“Santunan ini dilakukan terhadap tanam tumbuh yang sudah dilakukan, bukan sebagai ganti rugi. Karena tanah adalah aset negara yang dikelola oleh GeoDipa,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here