Gejayan Memanggil Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

SLEMAN, SM Network – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi Gejayan Memanggil, Kamis (16/7). Massa yang didominasi mahasiswa berkumpul di pertigaan Gejayan sekira pukul 14.30 WIB.Berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19, unjuk rasa menolak omnibus law RUU Cipta Kerja ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Massa duduk di tengah jalan dengan diberi jarak antar peserta yang ditandai berupa lingkaran kapur. Saat aksi berlangsung, beberapa peserta juga tampak membentangkan spanduk pada baliho yang terpampang di pinggir jalan. Humas ARB, Revo menyebut, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di masa pandemi akan menambah kesengsaraan rakyat.Iming-iming janji membuka lapangan kerja baru di tengah pandemi, dipandang tidak relevan.

“RUU omnibus law Cipta Kerja justru merugikan pekerja. Selain memperpanjang jam kerja dan lembur, RUU itu juga menyebabkan penetapan upah minimum semakin rendah dan memangkas kewenangan serikat pekerja,” ujarnya disela demonstrasi.

Disamping persoalan ketenagakerjaan, RUU tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan alam, dan hilangnya penghidupan masyarakat adat. RUU omnibus law Cipta Kerja merevisi UU Nomer 18 Tahun 2003, sehingga memberikan kemudahan kepada korporasi untuk melakukan pembukaan usaha.RUU omnibus law Cipta Kerja juga dikhawatirkan berdampak terhadap dunia pendidikan. Dengan revisi beberapa pasal di UU 20/2003, akan melanggengkan penciptaan institusi pendidikan tinggi sebagai institusi neoliberal.

“Ringkas kata, RUU omnibus law berpotensi memunculkan privatisasi, komersialisasi, dan dehumanisasi hingga pemiskinan secara massal,” ujarnya.Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dani Eko Wiyono menyatakan dukungannya terhadap aksi bela buruh yang digalang ARB di Gejayan. “Kami juga menolak RUU Cipta Kerja karena dapat merugikan buruh. Terlebih lagi pembahasannya dilakukan di tengah pandemi saat rakyat sedang kesusahan,” tukasnya.Pada aksi Gejayan Memanggil kali ini ada tujuh tuntutan yang diajukan oleh ARB. Selain menggagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja, aliansi ini juga menuntut penggratisan UKT/SPP dua semester selama pandemi, pencabutan UU Minerba, dan pengesahan RUU PKS.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan