SM/dok - MOU KERJA SAMA: Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menunjukkan MoU yang telah ditandatangani bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

MAGELANG, SM Network – Genap seminggu setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.

Sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa dan 1.039 pegawai Non-ASN ikut terdaftar pada program ini. Termasuk sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Kepala BPJamsostek Magelang, Budi Santoso mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna melakukan percepatan dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN di wilayah Magelang dan sekitarnya.

“Sebagian Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Magelang sudah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek sebelum adanya Inpres 02/2021 tersebut, melalui inisiatif dari para Kepala Desa untuk melindungi perangkatnya,” ujarnya.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi massif kepada perangkat desa termasuk ke Ketua RT ataupun ke pegawai Non-ASN lainnya di lingkungan Pemda. “Sehingga, pelaksanaan Inpres 2/2021 segera terwujud dan segenap pegawai dapat terlindungi program BPJamsostek,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menandatangani MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4) lalu. Dilanjutkan pula penandatanganan PKB antara Direktur Kepesertaan BPJamsostek, Zainudin dengan PLT Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jajang Abdullah

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjalang bulan Ramadhan, pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal,” kata Menteri Iskandar.

Dikatakannya, penandatanganan ini selain merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap para pekerja Non-ASN di lingkungan Kementerian.

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menilai, kerja sama ini patut diapresiasi, karena merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi. Diharap tindakan serupa dapat segera dilakukan di Kementerian dan Lembaga yang lain agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2/2021.

Anggoro menyebutkan, hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJamsostek dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. Ia pun sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya, yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” jelasnya.