Entaskan GTT/PTT Se-Indonesia, SNWI Kawal Pembahasan RUU ASN

KEBUMEN, SM Network – Pembahasan RUU ASN atas revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang saat ini sudah masuk dalam pembahasan Baleg DPR RI, perlu dikawal hingga disyahkan menjadi UU. Keberadaannya nanti diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengentaskan GTT/PTT yang berada di sekolah negeri.

“Kami kawal dan perjuangkan bersama GTT/PTT Se-Indonesia dan PGRI serta pejabat daerah. Sehingga bisa dijadikan solusi permanen sampai tiga tahun mendatang paska disyahkan jadi UU,” kata Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) I Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Pusat, Sunarto, Kamis (17/9).

Sunarto yang mengabdi sebagai GTT di SMA Klirong Kebumen itu menjelaskan, dalam rangka mendorong hal tersebut, pihaknya juga beraudiensi dengan Ketua DPD RI Komite III Bambang Sutrisno, Jumat (18/9).

Ada dua poin yang disampaikan yakni menyangkut pengangkatan GTT/PTT menjadi ASN lewat pengesahan RUU Pasal 131 A serta pemberian kesejahteraan bagi GTT/PTT sekolah negeri melalui dana APBN. “Titik tekannya agar GTT/PTT itu menjadi ASN tetap tanpa tes,” jelas Sunarto.

Ia menyebut baru ada 1.200 GTT/PTT yang bergabung dengan SNWI. Pihaknya pun mengajak yang lain untuk bergabung dan ikut memperjuangkan ke pusat. Mengenai isi revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 131 A, ayat (1) berbunyi tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap yang pada saat UU ini diundangkan telah secara terus-menerus bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara langsung.

Pada ayat (2) berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ujian kelengkapan syarat administrasi. Selanjutnya ayat (3) berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki waktu kerja paling lama, atau yang bekerja pada bidang pendidikan atau kesehatan, penyuluh pertanian, perikanan dan peternakan, serta penelitian pada bidang yang sama secara terus menerus, tanpa ada batasan usia.

Untuk ayat (4) berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, pangkat, gaji, dan tunjangan yang selama ini diperoleh, dengan ketentuan bahwa kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai tidak boleh menjadi lebih buruk dibandingkan dengan sebelum diangkat menjadi PNS.

Sedangkan ayat (5)berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dan harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya UU ini.

3 Komentar

  1. 286530 811534Its like you read my mind! You appear to know a whole lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with several pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful weblog. A fantastic read. Ill certainly be back. 519679

  2. 998844 211999Private Krankenversicherung – Nur dann, wenn Sie sich fr die Absicherung ber die Rentenversicherung entschieden haben, dann knnen Sie sich sicher sein, dass Sie im Alter so viel Geld haben, damit Sie Ihren Lebensstandard halten knnen. 952306

  3. 110607 418165the most common table lamp these days still use incandescent lamp but some of them use compact fluorescent lamps which are cool to touch.. 58625

Tinggalkan Balasan