Dugaan Pungli Pologoro di Desa Kebongunung Purworejo Berpotensi Pidana

PURWOREJO, SM Network – Ramainya perbincangan mengenai dugaan pungutan liar dengan dalih untuk membayar administrasi jual-beli tanah, yang dilakukan oleh perangkat Desa Kebongunung Kecamatan Loano, mendapat tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Purworejo.

“Seluruh pelayanan yang berkaitan dengan administrasi (di desa) tidak boleh dipungut biaya. Pungutaan atas jual-beli tanah (dahulunya dikenal dengan sebutan pologoro,red) juga tidak dibenarkan,” kata Agus Ari Setiyadi, Kepala Dispermades, di wawancarai di kantornya, sore hari ini, Jumat (29/05/2020).

Menurut Agus Ari, pungutan untuk membayar administrasi jual beli tanah tanpa adanya peraturan, masuk dalam kategori pungutan liar (Pungli), bahkan berpotensi memiliki unsur pidana, meskipun biaya administrasi tersebut ditarik dengan alasan untuk mengisi kas desa.

“Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun perangkat desa tanpa didasari peraturan dalam hal ini peraturan desa (Perdes) itu bisa disebut pungli, dan ranahnya bisa pidana,” katanya.

Lebih lanjut Agus Ari menegaskan, pemerintah desa harus hati-hati dalam mencari pendapatan sebagai dana kas tambahan. Meski diperbolehkan menggunakan mekanisme yang dituangkan dalam peraturan desa (Perdes), namun tidak semua aspek dapat diatur didalamnya.

“Peraturan tentang pungutan, SOTK, APBDES, dan yang menyangkut kewenangan desa harus dievaluasi oleh pemerintah daerah. Secara teknis oleh camat, sebagai pejabat yang bertugas membina dan mengawasi pemerintahan desa,” tandasnya.

Kendati demikian, imbuh Agus Ari, desa bukan tidak boleh membuat peraturan tentang pungutan. Desa juga memiliki kewenangan untuk menarik biaya dari masyarakat, yang harus diatur dalam Perdes dan tidak berkaitan dengan layanan administrasi.

“Asal bukan untuk biaya administrasi boleh (desa menarik biaya), dan harus diatur dalam peraturan desa,” pungkas Agus Ari.

Tinggalkan Balasan