SM/Amelia Hapsari - MELAPOR : Anggota timses paslon Sri Muslimatun-Amin Purnama, Senin (16/11/2020), membuat laporan resmi ke Bawaslu Sleman terkait dugaan ketidaknetralan KPU.

SLEMAN, SM Network – Sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Sleman yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tinggal menunggu tahap putusan. Usai agenda sidang pemeriksaan tanggal 22 Januari 2021, Bawaslu Sleman telah menyampaikan kesimpulan pengadu.

“Kami sudah memberikan kesimpulan atas proses sidang. Selanjutnya menunggu jadwal pembacaan putusan oleh DKPP RI,” kata Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar saat dikonfirmasi, Senin (1/2).

Sebelumnya pada Jumat (22/1) lalu, DKPP menggelar sidang pemeriksaan secara virtual terhadap lima anggota KPU Sleman, dan tiga orang jajaran sekretariat masing-masing Sekretaris, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta seorang staf bernama Al Rohmi Laily.

Pemeriksaan ini dilakukan terkait unggahan di Twitter resmi KPU Sleman pada 13 November 2020, yang hanya memposting program paslon Bupati nomer urut 03, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Perkara yang teregister dengan nomer 10-PKE-DKPP/I/2021 ini merupakan aduan dari Bawaslu Sleman.

Ketua Bawaslu Sleman Muhammad Abdul Karim Mustofa mengungkapkan, konten video yang diunggah itu tidak disertai program paslon nomer urut 01 dan 02. “Konten diunggah pada 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian dihapus pada 14 November pukul 04.25 WIB. Namun dua jam sebelum dihapus, tercatat video tersebut telah ditonton 1.000 kali oleh netizen,” jelasnya.

Unggahan ini pun sempat dilaporkan kepada Bawaslu Sleman oleh seorang bernama Surana pada 16 November 2020. Diduga, ada tindakan pelanggaran Pasal 14 UU 1/2015 tentang netralitas KPU. Namun, hal ini dibantah oleh pihak KPU Sleman. Menurut Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi, unggahan video itu hanya kesalahan teknis. Sejatinya, kata Trapsi, video yang diunggah memiliki durasi 3 menit 52 detik. Namun ternyata yang terunggah hanya potongan 45 detik terakhir dari durasi aslinya pada platform Twitter.

“Kami telah meminta konfirmasi kepada pihak Twitter melalui telepon. Mereka menyatakan bahwa kapasitas video yang dapat diunggah di Twitter hanya 140 detik,” beber Trapsi.

Dia melanjutkan, jika melebihi durasi 140 detik, video akan terpotong secara otomatis dan hanya akan terunggah 45 detik gambar paling akhir. “Di platform lain seperti Youtube dan Instagram, video itu terunggah secara utuh. Karena itu, kami menolak dalil tidak netral,” tukasnya.

Sementara itu, staf KPU Sleman, Al Rohmi Laily mengakui bahwa dirinya yang mengunggah video itu di Twitter tanpa sepengetahuan atasannya. Dia mengupload konten itu setelah mendapat link Youtube dari salah satu anggota KPU Sleman.