Heru Prayogo - Protes: Sejumlah warga Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano melakukan aksi protes rerhadap penyaluran bantuan BLT DD di kantor desa setempat, Selasa (02/05/2020).

PURWOREJO, SM Network – Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano berjanji akan menyelesaikan dugaan kasus pemotongan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa setempat, pada penyaluran bantuan tahap satu, beberapa waktu lalu. Penyelesaian melalui jalur musyawarah akan diutamakan untuk menjaga situasi masyarakat.

“Saya sudah mengundang perwakilan penerima BLT DD dan pihak-pihak yang terkait (oknum yang diduga melakukan pemotongan) untuk menyelesaikan masalah ini. Jalur musyawarah kami dahulukan supaya masyarakat tetap kondusif,” kata Abdul Azis, Kades Banyuasin, dikonfirmasi Suara Merdeka, siang hari ini (Senin, 29/06/2020), di kediamanya.

Ia mengatakan, setelah permasalahan ini mencuat ke publik, ada sejumlah masyarakat penerima BLT DD yang mengadu kepadanya. Pada intinya adalah membenarkan fakta pemotongan bantuan oleh oknum pemeruntah desa. Namun demikian, atas mediasi yang dilakukan oleh kades setempat, masyarakat mau menerima dan tidak lagi mempermasalahkan kasus ini.

“Beberapa hari kemarin ada masyarakat yang datang kerumah saya, mereka mengadukan permasalahan BLT DD karena ada isu yang beredar bahwa yang pernah memprotes pemotongan ini, tidak akan dapat bantuan ditahap kedua; tetapi semua itu sudah saya jamin tidak benar, semua orang yang berhak mendapat bantuan tetap akan mendapatkan baik tahap satu, dua, hingga tahap ketiga,” ujarnya.

Abdul Azis menyebutkan, penyaluran bantyan BLT DD tahap dua di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, telah dilakukan pada hari ini. Sedikitnya 142 kepala keluarga menerima BLT DD tahap dua. Menurun dari sebelumnya yang berjumlah 150 kepala keluarga. Penurunan jumlah penerima ini lantaran ada verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat miskin.

“Berkurang delapan orang dari sebelumnya, karena dari hasil verifikasi data ada sejumlah kk yang mendapat bantuan dobel dengan BST (Bantuan Sosial Tunai) dari pemerintah provinsi,” katanya.

Abdul Azis menambahkan, dalam penyaluran bantuan tahap dua ini, pemerintah desa telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan memberikan uang bantuan apabila ada seseorang yang meminta uang (pemotongan) dengan alasan untuk alasan pemerataan.
“Kecuali ada dari penerima yang hendak memberikan uangnya atau berbagj (sedekah) saya tidak melarang, tapi sudah saya tegaskan tidak ada potongan,” pungkasnya.



Heru Prayogo

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here