Dua Kasus Korupsi di Temanggung Masih Jadi Sorotan

TEMANGGUNG, SM Network – Penyelesaian kasus dugaan penyelewengan dana desa masih menjadi sorotan masyarakat, yakni di Desa Ketitang, Kecamatan Jumo dan Tlogowero, Kecamatan Bansari. Pasalnya, persoalan ini secara langsung ataupun tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun demikian, kini pihak Inspektorat Setda dan Polres Temanggung masih bekerja intesif guna menangani kasus ini. Sekretaris Inspektorat Temanggung Hari Nugorho mengatakan, untuk dugaan kasus korupsi di Desa Tlogowero, pihaknya telah diminta bantuan oleg Polres Temanggung guna melakukan penghitungan kerugian negara. Hanya saja untuk nominal pasti dia masih enggan menyebut karena ranah hukum yang lebih tepat menjawab adalah pihak kepolisian.

“Untuk yang Tlogowero, kita diminta bantuan penghitungan kerugian negara, dan hasilnya sudah kita sampaikan ke Polres Temanggung. Hasil itu baru saja kita laporkan ke Polres, dan untuk jumlahnya lebih tepat tanya ke Polres saja,”ujarnya ditemui di ruang kerjanya Rabu (29/01/2020).

Hari hanya menyebut jika nominal yang dikorupsi nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan dilakukan secara berjamaah mulai dari Kepala Desa waktu itu dan sejumlah perangkat desa. Kendati telah ada pengembalian uang ke kas desa secara tanggung renteng namun tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Kasatreskrim Polres Temanggung AKP M Alfan Armin mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi dana desa di Tlogowero pihaknya telah memeriksa puluhan saksi. Hanya saja karena saat ini proses masih berjalan maka belum bisa menyampaikan secara daetail.

“Proses masih berjalan, nanti kalau sudah ada perkembangan ada hasil nanti kita kabari. Yang pasti proses pengusutan masih terus berjalan,”katanya.

Disebutkan, dugaan penyelewengan dana desa ini sekitar Rp 500 juta yang dilakukan tahun 2016, 2017, dan 2018. Adapun saksi yang telah diperiksa meliputi, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dan lain-lain. Dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya tapi justru untuk kepentingan individu-individu.

“Jadi uang tersebut dibagi, mereka mengetahui dan berencana menggunakan dana desa untuk kepentingan individu. Dalam praktiknya mereka bermufakat membuat laporan fiktif atas penggunaan dana desa. Setelah pada 2016 berhasil menggunakannya, mereka mengulanginya kembali pada 2017 dan 2018,” katanya.

Adapun untuk kasus di Desa Ketitang, adalah pembangunan jalan, di mana pelaku yang telah menerima uang untuk pembelian paving, namun hingga masa pembangunan barang tidak pernah di datangkan.

Atas kejadian ini maka warga pun akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk kasus di Ketitang ini pihak Inspektorat telah memeriksa saksi-saksi sejak November 2019. Antara lain, komite desa, mantan kepala desa dan sekretaris desa setempat.

Dugaan kasus korupsi penyelewengan dana desa ini terjadi pada tahun 2018 lalu, yang dilakukan oleh R selaku Suplier matrial sejumlah pembangunan fisik di Desa Ketitang. Ketua Komite Desa Ketitang Wahyudi, mengatakan, bahwa penyelewengan anggaran itu terjadi saat pemerintahan desa periode yang lalu, di mana saat itu menjelang pemilihan Kepala Desa Ketitang.

“Beberapa proyek pembangunan infrastruktur memang matrialnya dari R yang merupakan warga kami juga, dalam prosesnya kami lihat memang ada penyelewengan. Saat itu kepala desa di Plt dari petugas kecamatan. Sementara di tahun itu memang direncanakan dilakukan papingisasi jalan, R ini sebagai supliernya meminta uangnya ditransferkan dulu sebelum di kirimkan barangnya,”katanya.

Raditya Yoni A.

Tinggalkan Balasan