SM/Adib Annas Maulana - TANDA TANGAN : Ketua DPRD Wonosobo Afif Nur Hidayat menandatangani nota persetujuan bersama Pemerintah Daerah terhadap Raperda Kabupaten Wonosobo, Kamis (27/2).

WONOSOBO, SM Network – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonosobo menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Wonosobo. Ketiga Raperda yang ditetapkan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo meliputi Raperda tentang pembangunan kepemudaan, Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, serta Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Penetapan tiga Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wonosobo Afif Nur Hidayat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, Kamis (27/2).

Dalam sambutan Bupati Wonosobo yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo mneyebutkan, Raperda yang telah mendapatkan persetujuan bersama akan dimintakan Nomor Register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk selanjutnya akan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa lebih memberikan manfaat dan kepastian hukum bagai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo,” uajarnya. Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nur Hidayat mengatakan, tiga raperda yang disetujui memang dirasa penting untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat Wonosobo.

Terkait Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Afif menambahkan, masyarakat kurang mampu membutuhkan advokasi dari sisi berbagai hal. Dari lima Raperda yang diusulkan pada rapat sebelumnya, terdapat dua Raperda yang tidak disetujui, yakni Raperda tentang penyelenggaraan haji dan Raperda tentang pengelolaan pendidikan karakter.

Dirinya sepakat pendidikan harus diatur dan diperkuat, namun Raperda tersebut sudah termuat di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tentang Raperda penyelengaraan pendidikan.

“Manakala ada duaRaperda yang berhimpitan maka dipilih salah satu, Raperda penyelenggaraan pendidikan lebih luas maka Raperda pengelolaan pendidikan karakter bisa masuk disitu,” terangnya.

Terkait Raperda penyelenggaraan haji menurutnya selama ini sudah berjalan dengan baik, untuk itu Raperda tersebut tidak perlu untuk dibuat. Dirinya menambahkan, yang terpenting bukanlah Perdanya, melainkan komitmen pemerintah dalam menfasilitasi penyelenggaraan haji.


Adib Annas M

2 KOMENTAR