DPRD Purworejo Kritik Kesiapan New Habit

PURWOREJO, SM Network – DPRD Kabupaten Purworejo mengkritik kesiapan New Habit, yang dicetuskan oleh eksekutif, selepas masa tanggap darurat Covid-19 berakhir pada tanggal 12 Juni 2020. Istilah New Habit dipandang masih banyak kekurangan dan belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Purworejo disikapi oleh pemerintah daerah dengan mewacanakan konsep New Habit, yang berarti era kebiasaan baru. Konsep tersebut tidak jauh berbeda dengan istilah New Normal, yang dikenal masyarakat pada umumnya.

Selasa (23/06/2020), Lembaga DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan gugus tugas Covid-19 Kabupaten Purworejo, di sekretariat DPRD setempat. Acara tersebut juga menghadirkan ahli hukum dari Fakultas Hukum UII Yogyakarga, Allan F. G. Wardhana, dan Bagian Hukum Setda.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat pasca tanggap darurat Covid-19. New Habit, masih dipandang sebagai sekedar wacana, tanpa ditunjang dengan regulasi yang cukup.

“Sejak ditetapkanya New Habit, eksekutif sampai saat ini belum memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan New Habit. Seharusnya ada peraturan, semacam peraturan bupati, yang mengatur protokol New Habit,” kata Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, usai rapat siang ini.

Menurut Dion,  Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  , belum dapat mengakomodir kebutuhan New Habit.

Dalam peraturan tersebut bahkan terdapat aturan yang kontradiksi, karena dalam New Habit seharusnya tidak ada larangan-larangan kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi seharusnya hanya mengatur soal pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat.

“Kalau tidak ada pedoman protokol menjalani kehidupan saat New Habit masyarakat akhirnya bingung, seperti apakah boleh hajatan atau tidak, kalalu boleh maksimal kerumunanya berapa orang, bagaimana mengatur pasar dan lain-lain. Itu semua harus diatur,” paparnya.  

Lembaga DPRD, lanjut Dion, menyarankan eksekutif untuk mengkaji konsep New Habit, kemudian disusul dengan regulasi yang mengaturnya. Menurutnya, perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29, dapat menjadi opsi untuk mengakomodasi kepentingan New Habit.

Hal senada juga disampaikan oleh Allan F. G. Wardhana, yang diposisikan sebagai tim ahli dalam rapat koordinasi antara DPRD Purworejo dengan satuan gugus tugas Covid-19 hari ini. Ia berpendapat, New Habit baru sekedar kata-kata sebagai istilah semata.

“Seharusnya pemerintah daerah membuat peraturan yang melandasi New Habit. Didalamnya mengatur protokol kehidupan masyarakat di era New Habit. Sedangkan peraturan bupati nomor 29/2020 belum mengatus soal itu,” paparnya, kepada wartawan.

Menurut Allan, pemerintah daerah harus lebih teliti dalam membuat kebijakan dan menegakan peraturan. Pilihan untuk tidak memperpanjang masa tanggap darurat  Covid-19 ini memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi, dan wajib diatur dalam regulasi yang tepat.

“Kalau New Habit seharusnya sudah tidak ada larangan menyelenggarakan hajatan, seperti yang diatur dalam Perbub 29/2020, yang ada hanyalah pembatasan; dan pembatasan inilah yang seharusnya diatur protokolnya dalam peraturan yang lebih relevan dengan New Habit,” katanya.

Allan menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk segera melengkapi kekurangan tersebut. Ia lebih menyarankan pihak eksekutif untuk membuat peraturan bupati baru yang mengatur tentang New Habit, daripada merubah Perbub Nomor 29 Tahun 2020.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Heru Sasongko, yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rapat bersama DPRD tersebut. Kendati demikian, menurutnya pemerintah daerah telah mengambil kebijakan sesuai regulasi.

“Kebijakan yang diambil pemerintah daerah telah sesuai dengan regulasi, namun jika masih ada kekurangan itu hal yang wajar dan akan kami perbaiki,” katanya singkat, diwawancarai di ruang pers DPRD Purworejo, usai mengikuti rapat koordinasi.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan