DPRD dan Eksekutif Setujui Penetapan Raperda Perubahan APBD 2020

PURWOREJO, SM Network – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dan Bupati menandatangani persetujuan bersama Raperda Tentang Perubahan APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam rapat paripurna (rapur) yang digelar di Gedung DPRD, Senin (24/8).

Selain Raperda tentang Perubahan APBD 2020, dalam rapur tersebut juga dilakukan penandatanganan persetujuan bersama dua Raperda lain yakni Raperda tentang Perubahan Perda No 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Raperda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Rapur dipimpin Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, dihadiri Bupati Agus Bastian, Wakil Bupati Yuli Hastuti, Sekda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta diikuti Kepala Perangkat Daerah melalui video converence.

Sebelum disetujui bersama, dalam kesempatan tersebut disampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas pembahasan Raperda Perubahan APBD 2020 yang disampaikan oleh jurubicara, Rohman. Selain itu juga disampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Purworejo yang membahas Raperda tentang perubahan atas Perda No 19 tahun 2010 dan perubahan atas Perda No 4 tahun 2011, serta laporan Pansus 14 yang membahas Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III RSUD Kabupaten Purworejo.

“Dari hasil pembahasan Pansus dan Banggar tersebut, pada prinsipnya dapat menerima tiga Raperda untuk ditetapkan menjadi persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo,” kata Dion.

Sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019, lanjut Dion, menyatakan bahwa rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

“Sedangkan untuk Raperda selain diatur dalam pasal 19, dalam hal ini Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III RSUD Kabupaten Purworejo persetujuan bersamanya dilakukan setelah fasilitasi oleh Gubernur,” jelasnya.

Dalam rapur, Bupati Agus Bastian juga menyampaikan pendapat akhir kepala daerah yang pada prinsipnya Kepala Daerah dapat menerima dan menyetujui tiga Raperda yang telah dibahas Pansus 13 dan Banggar untuk dituangkan dalam persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati atas tiga Raperda tersebut.

Sebelumnya, jurubicara Banggar, Rohman, menyampaikan hasil pembahasan bersama TAPD dan OPD dalam laporan Banggar DPRD atas pembahasan Raperda Perubahan APBD 2020. Antara lain, pendapatan dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 2.059.198.284.273 setelah melalui pembahasan, pendapatan dalam Perubahan APBD TA 2020 disepakati menjadi Rp 2.113.342.501.573.

Sedangkan belanja, dalam rancangan Perubahan APBD TA 2020 sebesar Rp 2.179.336.254.117,83 setelah pembahasan, belanja dalam Perubahan APBD TA 2020 disepakati menjadi Rp 2.233.480.471,38.


Panuju Triangga

Tinggalkan Balasan