SM/ Doc

WONOSOBO, SM Network – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kristiyanto membantah tudingan adanya aliran dana senilai Rp 100 juta dalam penerbitan izin penggunaan kawasan alun-alun untuk pagelaran balap motor atau road race yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu.

Melalui sambungan telepon pada Selasa (14/1), Kristiyanto mengatakan bahwa tudingan yang dilayangkan oleh Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) kepadanya tidak benar. “Yang jelas tidak ada aliran uang perizinan roadrace ke DPMPTSP senilai 100 juta. dalam perizinan hanya dikeluarkan uang 500 ribu untuk retribusi sesuai Perda yang berlaku. Tuduhan itu tidak benar,” tandasnya.

Terkait permasalahan penggunaan alun-alun dirinya mengakui salah karena telah menerbitkan izin penggunaan alun-alun untuk digunakan ajang balap motor yang seharusnya tidak diperbolehkan sesuai Perda yang berlaku. Dikeluarkanya izin akibat sudah banyaknya peserta yang datang dari luar kota pada jumat (3/1) meski izin belum diterbitkan.

Desakan

Desakan itulah yang mebuat dirinya harus menerbitkan izin secara mendadak. “Terkait penggunaan izin alun-alun saya mengaku salah, tapi yang jelas tuduhan ada aliran dana untuk perizinan senilai 100 juta tidak benar,” jelasnya. Diberitakan sebelumnya, dalam penerbitan izin roadrace terdapat aliran dana senilai 100 juta, ungkap Ketua GMPK Idham Cholid.

Menurut pengakuanya, ia mendapatkan informasi dari seseorang yang enggan ia sebutkan, bahwa dalam penerbitan izin tidak hanya 500 ribu untuk retribusi, namun nilai yang dikeluarkan mencapai 100 juta. “Biaya retrubisi tak hanya 500 ribu seperti yang tertuang dalam surat perizinan penggunaan Alun-alun. Ada yang memberi informasi ke saya biaya perizinan sampai 100 juta, kalau cuma 500 ribu saya pikir pedagang kaki lima juga bisa,” ungkapnya.

Tidak tegasnya pemerintah dalam menegakkan Perda dinilai menimbulkan kecemburuan sosial dimana banyak pedagang sekitar Alun-alun yang merasa dikecewakan. Pemerintah harus bertindak tegas terkait pelanggaran yang dilakukan. “Saya mendapatkan informasi tersebut, kalau info ini benar berarti sudah merupakan konspirasi, suap ini namanya. Ini juga masuk kedalam ranah pidana, dan bisa dijatuhi hukuman pidana,” tegasnya.


Adhib Annas M

3 KOMENTAR