SM/Dok

WONOSOBO, SM Network – Pemerintah daerah Wonosobo menyoroti soal Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerja. Disnakerintrans menyiapkan tim dan Posko pengaduan.

“Kami di Wonosobo memantau saja. Sudah saya bentuk tim. Sudah saya bentuk posko kalau ada pengaduan,” kata Kadisnaker Kabupaten Wonosobo Kristiyanto saat dikonfirmasi suara merdeka, Kamis (21/4/2021).

Pihaknya juga telah mensosialisasikan isi SE Menteri Ketenagakerjaan terkait pembayaran THR yang telah ditentukan. Perusahaan harus melakukan pembayaran THR keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Itu sesuai
dengan SE Kemenaker tanggal 12 April 2021.

“Kami juga sudah sosialisasikan ke teman-teman serikat, teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh, Apindo juga sudah disosialisasikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, posko pengaduan itu disiapkan untuk buruh dan serikat pekerja, jika menemukan kendala terkait THR. Mereka bisa mendatangi kantor Disnakerinstrans pada jam kerja.

“Di Disnaker, bisa hotline, kita kan punya aplikasi aduan. Prinsip, banyak cara untuk
melaporkan,” ungkapnya.

Jika ada temuan pembayaran THR tidak sesuai dengan aturan SE Kemenaker, Kristiyanto menjelaskan, pihaknya akan melakukan memediasi untuk mencarikan solusi.

“Kita akan meninjau ke lokasi, temen-temen turun ke lapangan. Tugas kami mediasi, kita pertemukan yang terpenting teman-teman sepakat dengan serikat pekerja itu dirundingkan (mediasi),” ungkapnya.

Hingga tahun ini, Kristiyanto menambahkan ada sebanyak 228 perusahaan yangaktif. Dari total tersebut jumlah karyawan mencapai 11.084 orang yang bakal menerima THR. Pihaknya berharap tidak ada masalah soal THR di Wonosobo. (jon)