istimewa

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang mengkaji kemungkinan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan upah harian akibat kebijakan pembatasan sosial sejak Covid 19 mulai menyebar ke daerah. Kajian pun sampai kepada berapa besaran bantuan yang akan digelontorkan.

Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengatakan, kondisi ekonomi secara makro di Kota Sejuta Bunga relatif masih kondusif. Namun ia memahami, banyak warga yang menjadi “tulang punggung” kehilangan atau mengalami penurunan penghasilan.

“Soal bantuan akan kita kaji. Secara keseluruhan akan didata masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan. Bukan dilihat dari tampilan, tapi benar-benar kondisi riil. Saya minta camat, lurah, RT, dan RW untuk melaporkan siapa yang layak dibantu,” ujarnya dalam video conference, Sabtu (28/3).

Selain warga, ia juga masih memantau perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika terseok, Pemkot segera mengkaji insentif bagi UMKM.

“Stimulus bagi UMKM kita rumuskan lebih lanjut, tidak usah terburu-buru. Fokus kita saat ini, memutus penularan covid-19 di tengah masyarakat, supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi,” katanya didampingi Sekda Joko Budiyono.

Sigit menyebutkan, kondisi saat ini harus dihadapi bersama, yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Sejauh ini, ia memang belum menerima laporan adanya perusahaan yang akan mengurangi jumlah karyawannya. Tapi diakui, embrio itu ada.

Karena itu, Pemkot telah menyiapkan anggaran untuk penanganan covid-19. Beberapa anggaran untuk membiayai program yang tidak strategis digeser untuk penanganan covid-19.

“Alokasi anggaran korona tidak ada masalah,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno memang memandang perlu Pemkot memikirkan pekerja sektor informal. Sekaligus solusi dalam penanganannya agar tidak timbul masalah sosial baru.

“Pada saat rapat koordinasi di Pendopo Pengabdian, Pemkot sudah merumuskan skenario untuk bantuan langsung ke yang terkena imbas social distancing. Saya rasa itu sudah dikoordinasikan dengan baik. Kalau memang terkena dampak, ya harus dibantu,” tuturnya.

Bapak yang akrab disapa Udik ini juga menyinggung masalah retribusi pedagang pasar. Pihaknya langsung menyampaikan kepada Tim Gugus Tugas agar sejak awal untuk retribusi yang penarikannya harian bisa dikurangi, bahkan dihapus alias tidak bayar.

“Ternyata Pemkot sudah ada kebijakan itu, tapi hanya satu minggu saja. Padahal, terdampaknya sudah lama dan akan sampai kapan juga belum pasti. Paling tidak saya minta ada keringanan 50-60 persen. Ketika pedagang dirasa sudah tidak mampu, ya hapus saja,” jelasnya.


Asef Amani/Kim

1 KOMENTAR