SM/Arif Widodo - IKUTI PAPARAN : Anggota P2KL Alun-alun Kebumen mengikuti paparan di Gedung Putih, Utara Stadion Candradimuka, Kamis (18/3).

KEBUMEN, SM Network – Kebijakan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di Alun-alun mendapat respons dari sejumlah pihak. Terlebih terkait lontarannya yang hendak membebaskan retribusi bagi PKL di jantung kota tersebut.

“Memang paska pernyataan dari bupati itu harus direspons. Di mana, Alun-alun sebagai ruang publik kan bukan hanya untuk PKL saja, melainkan masyarakat umum,” tandas Penasihat Paguyuban Pedagang Kaki Lima (P2KL) Alun-alun Kebumen, Doktor Teguh Purnomo saat mengikuti pemaparan hasil koordinasi Ketua P2KL Alun-alun Kebumen Muhajir dengan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di Gedung Putih, Utara Stadion Candradimuka Kebumen, Kamis (18/3).

Koordinasi itu sendiri dilakukan Muhajir atas permintaan untuk menghadap bupati pada 9 Maret, setelah pihaknya melayangkan surat permohonan audiensi ke Disperindag pada 10 Maret. Hingga kemudian Muhajir mengirim surat pembatalan audiensi.

Teguh yang juga ketua Kebumen Lawyer Vlub (KLC) itu memandang apa yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk bersinergi dengan pemkab. Mengingat, Alun-alun merupakan ruang publik, yang pemanfaatannya jangan sampai ada yang lebih dominan.

“Di samping itu PKL jangan jadi problem maker. Jadi perlu sinergikan aturan maupun kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Termasuk PKL,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Disperindag Kebumen. Sedangkan pihak Satpol PP dan Camat Kebumen yang diundang, ternyata tidak ada perwakilan yang hadir.

Muhajir lantas menyampaikan kronologi hingga pihaknya diminta secara langsung untuk menghadap bupati. Bermula dari open house yang tanpa mengundang dirinya selaku Ketua P2KL Kebumen maupun istrinya, Samirohyati sebagai anggota paguyuban pada 28 Februari.

Selanjutnya ia melayangkan surat ke Disperindag untuk audiensi. “Setelah saya melayangkan surat untuk audiensi pada 10 Maret, ternyata pada 9 Maret saya diminta menghadap bupati, sehingga saya buat surat pembatalan audiensi ke Disperindag,” ucap Muhajir.

Terkait kebijakan pembebasan retribusi, Muhajir menyampaikan penjelasan dari bupati akan disesuaikan dengan aturan yang ada serta kesepakatan bersama. Termasuk penarikan iuran kepada para pedagang. Pemaparan hasil koordinasi dengan bupati itu juga disampaikan legalisasi P2KL Alun-alun Kebumen yang diketuai Muhajir.

Dalam paguyuban tersebut terdapat angaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang mencantumkan iuran menjadi kesepakatan bersama. “Jika tidak boleh menarik iuran, maka paguyuban tidak punya kas. Dan kalau retribusi dibebaskan, maka tidak ada pemasukan daerah dari sektor tersebut,” papar Muhajir.