Dimutasi, GTT/PTT Diusulkan Tetap Masuk Data Dapodik

KEBUMEN, SM Network – Kekhawatiran melanda guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang terancam dimutasi atau dipindah. Ini menyusul rencana regruping sekolah dan kedatangan CPNS baru.

Di mana, mereka yang mengalami pergeseran tersebut akan dihitung masa kerja dari nol. Sehingga berpotensi menghilangkan daftar GTT/PTT yang sudah masuk data pokok kependidikan (Dapodik).

“Usulan kami, GTT/PTT yang dimutasi, agar data di Dapodik tidak hilang dan tetap berlanjut,” kata Ketua Umum Paguyuban GTT/PTT Kabupaten Kebumen Musbikhin, kemarin.

Terlebih, saat ini sudah terdapat GTT/PTT yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Kepemilikan NUPTK tersebut berkat perjuangan Paguyuban GTT/PTT Kebumen yang direspons pemkab melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kebumen dengan mengeluarkan surat keterangan penerbitan NUPTK bagi 1.094 GTT/PTT di Satuan Pendidikan SDN dan SMPN. Rinciannya 622 GTT dan 472 PTT. “Kami mengucapkan terima kasih atas pemberian surat keterangan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Disdik Kebumen juga sudah mengeluarkan surat keterangan pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPGDJ) bagi 245 orang yang lulus pretes dan penerbitan sebanyak 1.820 surat keterangan pretes. Dengan begitu, para guru honorer yang bekerja di sekolah negeri itu bisa mengurus sertifikasi.

Namun, persoalan selanjuynya masih menghantui GTT/PTT ketika dimutasi. Karena itu, Musbikhin meminta agar diberikan surat keterangan mutasi bagi GTT/PTT yang sekolahnya diregrup ataupun kedatangan CPNS baru.

Tahun 2020, terdapat sebanyak 122 SDN yang berpotensi diregruping. Sehingga GTT/PTT sekolah setempat pun terancam dipindah. “Saat ini memang belum ada mutasi ke sekolah lain. Tapi jika mutasi dilakukan, maka masa kerjanya akan dihitung dari nol lagi. Sehingga GTT/PTT yang dipindah jelas rugi,” imbuh Musbikhin.

Musbikhin berharap ada solusi bagi sekolah yang diregrup dan kedatangan CPNS baru. Dan pihaknya mengusulkan agar GTT/PTT yang dimutasi tetap masuk data Dapodik. Selanjutnya mengikuti proses hingga sertifikasi.

Usulan tersebut juga disampaikan langsung kepada Kepala Disdik Kebumen Moch Amirudin saat audiensi, kemarin.

Amirudin yang dikonfirmasi terpisah, Jumat (19/6) mengaku masih mencari formula yang tepat untuk mendapatkan solusi bagi GTT/PTT yang dimutasi. Dikatakan, mutasi GTT/PTT menjadi kewenangan sekolah bersangkutan, lantaran SK pengangkatannya ditandatangani kepala dan komite sekolah setempat.

“Kami bisa melakukan mutasi kalau SK Bupati. Kendati demikian, kami sudah mengupayakan dengan menerbitkan surat keterangan penerbitan NUPTK dan PPG, yang bisa digunakan untuk mengurus sertifikasi. Sedangkan yang mutasi masih kita carikan solusi. Kami juga telah menanyakan ke daerah-daerah lain seperti Cilacap dan Banyumas, agar jangan sampai penanganan ini menyalahi aturan,” terang Amirudin. (K5)

Tinggalkan Balasan