Dicopot dari Ketua Komisi B, Stin Resmi Lapor BK DPRD

MAGELANG, SM Network – Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang, Stin Syahyutri Soekisno secara resmi melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD atas kasus pencopotannya dari jabatan Ketua Komisi B. Ia datang seorang diri ke BK, Senin (25/1), dan diterima Ketua BK, Waluyo beserta anggota HIR Jatmiko.

Ditemui usai laporan, Stin mengatakan, selain surat laporan, turut dibawa sejumlah barang bukti sebagai penguat surat laporannya. Di antaranya surat rapat internal Fraksi PDI Perjuangan, surat rapat internal DPC PDI Perjuangan, dan keberatan-kebaratan lainnya.

“Sebelumnya saya ke BK untuk laporan secara lisan. Hari ini saya datang lagi ke BK sambil bawa surat laporan resmi beserta bukti-bukti,” ujarnya.

Dia menuturkan, ada yang janggal dengan reposisi yang dialaminya ini, seperti tidak ada surat tembusan kepada dirinya. Kemudian, sebelum pencopotan sebagai Ketua Komisi B, ia mengaku tidak mendapat pemberitahuan dan tidak dilibatkan dalam rapat fraksi.

“Saya ini masih jadi anggota dewan, harus dilibatkan dong kalau rapat fraksi. Harus ada tembusan juga ke saya, diberi tahu dulu. Kalau saya memang salah, dikonfirmasi dulu kesalahannya apa baik lisan maupun tertulis,” katanya.

Stin mengutarakan, ia juga menuntut haknya saat rapat paripurna yang mana ia dihalang-halangi ketika mau interupsi. Padahal, ia ingin mengungkapkan bahwa, Kevin Mahesa Amuwardhani sebagai penggantinya di posisi Ketua Komisi B tidak bisa serta merta ke badan anggaran (Banggar).

“Saya ingin interupsi kalau Kevin tidak bisa ke Banggar atau alat kelengkapan (alkep) dewan lainnya, karena batas minimal menjadi anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD selama 2,5 tahun. Saya tidak masalah direposisi, tapi ya harus sesuai mekanisme dan tata tertib yang benar serta baik dong,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua BK DPRD Kota Magelang, Waluyo mengungapkan, pihaknya memang benar telah menerima laporan resmi secara tertulis dari Anggota Komisi B, Stin Syahyutri Soekisno. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan kajian mendalam terhadap kasusnya.

“BK tetap akan menjaga marwah lembaga DPRD ini. Kita tetap profesional dan independen. Segera akan kita tindak lanjuti laporan atau aduan secara formal ini,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, selintas sudah membaca isi surat laporannya, salah satu isinya ingin mengembalikan haknya, yang pada saat paripurna dilanggar. Berdasarkan aduan ini, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi.

“Saya akan minta klarifikasinya ke pihak terkait, seperti pimpinan, Ketua Fraksi, dan lainnya. Hasilnya apa nanti akan kita sampaikan baik berupa keputusan atau rekomendasi. Selintas, saya lihat memang ada kesalahan, tapi akan kita kaji lebih dalam lagi,” paparnya yang menyebut, ini adalah kasus perdana yang dialami DPRD Kota Magelang.

Tinggalkan Balasan