Di Tengah Pandemi, Perusahaan Tetap Wajib Bayarkan THR

MAGELANG, SM Network – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang memastikan perusahaan tetap wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan hingga H-7 Idul Fitri 1441 H meski sedang dilanda pandemi Covid-19. Hal ini berdasarkan surat edaran (SE) yang dikirimkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kepala Disnaker Kota Magelang, Gunadi Wirawan mengatakan, pihaknya bakal menyiapkan posko aduan pembayaran THR. Posko tersebut untuk mengantisipasi jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada buruh/karyawan.

“Buruh/karyawan silahkan mengadu ke posko terkait masalah THR atau lainnya, akan kita layani dengan baik,” ujarnya, Selasa (12/5).

Dia menuturkan, pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan disebutkan bahwa, perusahaan memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

“Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih namun kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proposional dengan perhitungan masa kerja kali upah,” katanya.

Pemerintah Pusat, kata Gunadi, melalui Menaker diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam edaran itu, disebutkan jika perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh, pada waktu yang telah ditentukan, atau perusahaan tidak mampu membayar sama sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan upaya dialog antara pekerja dan pengusaha. “Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dibuat secara tertulis dan disampaikan/dilaporkan ke pemerintah daerah,” tandasnya.

Dia memaparkan, pihaknya tetap mengarahkan pemberian THR sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19. “Apabila ada permasalahan untuk bisa dilakukan dialog maupun musyawarah antara perusahaan dan pekerja,” tuturnya.

Gunadi menyebutkan, hingga hampir 2 bulan pelaksanaan imbauan work from home (WFH) di tengah pandemi corona, belum ada penambahan pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK). “Berdasarkan laporan dan hasil pantauan kami masih sama, belum ada tambahan perusahaan mem-PHK karyawannya. Sejauh ini hanya 23 pekerja di-PHK, sementara 342 pekerja di antaranya dirumahkan,” jelasnya.

Dia mengimbau perusahaan agar tetap membayarkan THR kepada pekerja yang sedang dirumahkan karena masa pandemi ini. Soal besaran, dia meminta agar pengusaha aktif menggelar dialog dengan pekerja.

“Dengan kesepakatan dan dialog sebenarnya menjadi kunci kedua belah pihak agar tetap mendapatkan hak-haknya,” paparnya seraya menyebutkan ada 333 perusahaan di Kota Magelang yang diharapkan dapat membayarkan THR kepada sekitar 11.600 karyawan.


Asef Amani

Tinggalkan Balasan